catrawarta.com - Pembangunan infrastruktur di kawasan desa wisata perlu dilakukan secara terintegrasi dengan rencana induk kawasan agar tidak menghilangkan aset ekologis dan daya tarik wisata yang menjadi kekuatan utama desa.
Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Prof Devi Kausar mengingatkan, pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan perencanaan kawasan dapat menimbulkan persoalan serius bagi keberlanjutan desa wisata.
Hal itu disampaikan Devi dalam diskusi bertema “Desa Berdaya, Pemuda Sejahtera” yang diselenggarakan Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) melalui Zoom, Rabu (16/9/2026).
Jalan Alternatif Gunungkidul-Sleman
Devi mencontohkan pembangunan jalan alternatif Gunungkidul-Sleman yang dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik Idulfitri. Pembangunan tersebut, menurut dia, berdampak terhadap salah satu ikon wisata alam di Nglanggeran, Gunungkidul, yakni Air Terjun Kedung Kandang.
”Kasus ini menegaskan pentingnya Rencana Induk Development Pariwisata Kalurahan yang memiliki kepastian hukum agar pembangunan fisik tidak merusak aset ekologis lokal,” kata Devi.
Menurut Devi, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata karena memiliki beragam sumber daya alam, mulai dari bentang alam, sungai, pegunungan hingga kekayaan ekologi lainnya.
Dia mengatakan pengembangan desa wisata juga dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat, terutama ketika masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama kegiatan pariwisata.
Ekowisata Berbasis Masyarakat
Devi yang pernah bekerja di lembaga swadaya masyarakat (NGO) sebelum menjadi akademisi mencontohkan Tangkahan, kawasan ekowisata dan pusat konservasi Gajah Sumatra di Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Menurut dia, masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam pembalakan liar dan perburuan satwa didampingi untuk beralih menjadi pelaku ekowisata berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism.
”Jadi kami terlibat untuk mengajak mereka, dan akhirnya dengan pendampingan ini, masyarakat Tangkahan berubah menjadi pelaku ekowisata dan Community-Based Tourism. Kemudian membuat Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT Tangkahan) yang dikelola oleh masyarakat,” ujarnya.
Kondisi Jalan Belum Optimal
Model pengelolaan tersebut hingga kini masih berjalan. Namun, Devi mengatakan persoalan aksesibilitas masih menjadi salah satu tantangan Tangkahan. Kondisi jalan yang belum optimal membuat perjalanan menuju kawasan tersebut membutuhkan waktu sekitar dua jam.
Wisatawan yang datang, kata dia, justru banyak berasal dari luar negeri, antara lain Finlandia dan Jerman, yang memiliki minat khusus terhadap ekowisata.
”Yang datang ke sana banyaknya hardcore ecotourist. Keluarga dari Indonesia tidak ada yang datang,” ungkapnya.
Devi mengatakan pendekatan seperti yang diterapkan di Tangkahan kemudian sejalan dengan konsep quality tourism yang mulai digaungkan Kementerian Pariwisata sejak 2025.
KONSERVASI GAJAH: Tangkahan, kawasan ekowisata dan pusat konservasi Gajah Sumatra di Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (Sumber: Dok Pemprov Sumatra Utara)
Nglanggeran dan Peran Pemuda
Devi juga menyoroti Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai contoh pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dan peran generasi muda.
”Tahun 2021 Nglanggeran ini dinobatkan sebagai salah satu Desa Wisata Terbaik oleh UN Tourism,” kata Devi.
Menurut dia, pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran banyak digerakkan oleh pemuda yang dinilai memiliki visi dalam mengembangkan potensi daerah. Dia menyebut Sugeng Handoko, sarjana Teknik Industri alumnus Universitas Ahmad Dahlan, sebagai salah satu penggagas pengembangan desa wisata tersebut.
Nglanggeran, lanjut Devi, bahkan menjadi tempat belajar mahasiswa pariwisata. Sejumlah mahasiswa melakukan kegiatan magang untuk mempelajari perencanaan, pengelolaan hingga pemasaran pariwisata berbasis masyarakat.
Namun, keberhasilan tersebut menghadapi tantangan ketika pembangunan infrastruktur tidak terintegrasi dengan rencana induk kawasan.
”Yang tidak disangka adalah pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan rencana induk kawasan. Hal ini harus dipikirkan oleh para pelaku desa wisata,” ujarnya.
Jalan Tawang-Ngalang-Gading
Terkait Air Terjun Kedung Kandang, Dinas Pariwisata DIY pada 2023 pernah menjelaskan pembangunan trase jalan baru Tawang-Ngalang-Gading.
Kepala Dinas Pariwisata DIY saat itu, Singgih Raharja, menjelaskan pembangunan akses tersebut dilakukan oleh Pemerintah DIY bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Jalan tersebut dirancang untuk menghubungkan tiga kawasan strategis pariwisata, yakni kawasan pantai selatan Gunungkidul, kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran, serta kompleks Candi Prambanan-Candi Ijo di Kabupaten Sleman.
”Trase jalan ini untuk menghubungkan tiga kawasan strategis wisata itu dan membuka aksesibilitas di zona utara Kabupaten Gunungkidul,” kata Singgih dalam keterangannya, Jumat (14/4/2023).
Perbedaan antara tujuan pembangunan aksesibilitas dengan dampaknya terhadap aset wisata tersebut, menurut Devi, menunjukkan perlunya sinkronisasi sejak tahap perencanaan.
Pengembangan desa wisata tidak cukup hanya membangun akses dan fasilitas fisik. Keberadaan ekosistem, daya tarik alam, tata ruang, serta keterlibatan masyarakat perlu menjadi bagian dari rencana induk agar pembangunan infrastruktur justru memperkuat, bukan mengurangi, nilai kawasan wisata.
