catrawarta.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Program Pendidikan Negeri Gratis tidak akan mendapatkan tambahan anggaran baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah akan menggunakan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program tersebut.
”Jadi tetap yang ada di RAPBN, kemarin kan sudah ditetapkan untuk 2027. Tinggal bagaimana mendesainnya gimana,” kata Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026) sore.
Menurut Suahasil, pemerintah masih menyusun desain Program Pendidikan Negeri Gratis yang mencakup jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Susun Mekanisme dan Anggaran
Penyusunan tersebut mencakup mekanisme pelaksanaan hingga kebutuhan anggaran yang diperlukan. Pemerintah juga akan mengintegrasikan program pendidikan gratis dengan ekosistem pendidikan yang telah berjalan.
”Kami sedang mendesainnya, sedang membuat overview-nya, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga ekosistem yang sudah ada,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN cukup untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.
Fikri juga menanggapi rencana pendidikan negeri gratis serta kemungkinan penggunaan dana hasil penyitaan tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan program tersebut.
”Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama,” kata Fikri dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2026).
Swasta Bisa Ikut Gratis
Politikus PKS tersebut mengatakan Fraksi PKS telah melakukan penghitungan terkait skema pendanaan program pendidikan gratis.
Menurut Fikri, pemenuhan amanat konstitusi yang mengalokasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan dinilai tidak hanya dapat membiayai sekolah negeri, tetapi juga memungkinkan perluasan pembiayaan ke lembaga pendidikan swasta.
”Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi kita, maka FPKS sudah menghitung dari SD sampai Perguruan Tinggi (PT), bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis,” ujarnya.
Fikri juga menyebut pelaksanaan kebijakan pembebasan biaya pendidikan akan memiliki landasan hukum untuk dieksekusi pada 2027.
Pendidikan Gratis untuk Semua
Dia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03/XXII/2024. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan Pasal 34 ayat (2) inkonstitusional bersyarat sepanjang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya juga mencakup sekolah dan madrasah swasta yang memenuhi syarat.
Dengan putusan tersebut, kewajiban penyelenggaraan pendidikan dasar gratis tidak hanya berlaku pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah atau madrasah swasta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).
Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk merumuskan kebijakan pendidikan negeri gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi
