catrawarta.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengkaji kembali kebijakan siswa tidak naik kelas. Kebijakan tersebut direncanakan kembali diterapkan mulai tahun ajaran 2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, selama ini kebijakan pendidikan mendorong siswa untuk otomatis naik kelas.
Namun, Dewan Pendidikan memberikan rekomendasi agar aturan mengenai siswa yang tidak memenuhi standar pembelajaran dapat diberlakukan kembali.
“Terkait peningkatan mutu, kami mendapatkan masukan supaya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan lagi. Ini rekomendasinya Dewan Pendidikan,” kata Abdul Mu’ti, Rabu (7/10/2026).
Tingkatkan Mutu Pendidikan
Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan tersebut perlu dikaji sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.
Rencananya, ketentuan siswa tidak otomatis naik kelas akan diterapkan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya.
Abdul Mu’ti menilai, sistem kenaikan kelas secara otomatis berpotensi membuat siswa tidak terdorong untuk meningkatkan prestasinya. Ia bahkan mengkhawatirkan munculnya fenomena yang disebutnya sebagai RMS atau “Rajin Malas Sama Saja”.
Ia mengamati, sebagian siswa tidak memiliki dorongan untuk berusaha lebih keras karena mengetahui bahwa mereka tetap akan naik kelas, terlepas dari performa akademik selama mengikuti pembelajaran.
Semangat Berkompetisi
Karena itu, menurut dia, siswa perlu dibiasakan memiliki semangat belajar dan kesiapan untuk berkompetisi. Hal tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi yang tangguh.
“Mereka harus kita biasakan punya jiwa yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia berharap masukan dari para ahli dan Dewan Pendidikan dapat memperkuat rencana penerapan kembali kebijakan tersebut.
“Dan kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli,” pungkasnya.
