catrawarta.com - Pagi itu, nasi sudah dingin ketika bel istirahat berbunyi.
Kotak-kotak makan plastik dibagikan cepat di lorong kelas. Lauknya ayam goreng tipis, sepotong tahu, dan sayur berkuah bening yang hampir tak berwarna. Beberapa anak langsung membuka. Sebagian lain menatap ragu. Dua siswa menyelipkan kotaknya ke tas. Satu anak hanya memakan ayamnya, sisanya dibuang ke tempat sampah.
“Setiap hari begini, Mas. Banyak yang nggak habis,” kata seorang guru pelan.
Di papan pengumuman, spanduk besar terpasang: Program Makan Bergizi Gratis untuk Generasi Emas Indonesia.
Di atas kertas, ini terdengar seperti mimpi negara kesejahteraan. Di lapangan, ia terasa seperti proyek logistik yang dipaksakan.
Dan mungkin—lebih dari itu—proyek politik.
Beberapa kilometer dari sekolah, pasar tradisional sudah riuh sejak subuh.
Harga ayam naik lagi.
“Sekarang hampir 40 ribu sekilo,” kata Yanto, pedagang ayam yang sudah 15 tahun berjualan. Tangannya cekatan memotong daging di atas talenan kayu.
“Biasanya 32–33 ribu. Ini naik terus sejak ada pengadaan besar-besaran buat katering sekolah itu. Barang disedot banyak. Kita pedagang kecil ikut kena.”
Ia tidak menyebut nama programnya. Tapi semua orang di pasar paham.
Permintaan melonjak tiba-tiba. Bukan dari rumah tangga. Bukan dari warung makan. Dari proyek negara.
“Yang susah ya pembeli. Ibu-ibu ngeluh. Saya juga serba salah,” katanya.
Sepiring nasi di sekolah, rupanya, menekan piring-piring lain di rumah.
Program Makan Bergizi Gratis dipromosikan sebagai solusi gizi buruk, stunting, dan ketimpangan akses pangan. Namun, skemanya terasa seragam: semua sekolah, semua anak, semua hari. Tanpa banyak diferensiasi kebutuhan.
Tak peduli apakah anak itu sudah sarapan di rumah atau tidak. Tak peduli apakah sekolah punya dapur atau tidak. Tak peduli apakah logistik siap atau belum.
Pokoknya jalan.
Guru-guru mengeluh karena ruang kelas berubah jadi gudang nasi. Kantin kehilangan pembeli. Pedagang kecil di sekitar sekolah sepi. Makanan sering datang terlambat. Kadang basi.
Tapi spanduk tetap berdiri.
Foto-foto distribusi tetap diunggah.
Narasi keberhasilan tetap disiarkan.
Seolah yang penting bukan makanannya, melainkan gambarnya.
Secara politik, momentum ini sulit diabaikan.
Program ini berkali-kali disebut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas nasional. Ia menjadi janji kampanye, lalu simbol kepemimpinan, lalu etalase empati negara.
Masalahnya, ketika kebijakan sosial berubah menjadi simbol personal, ruang kritik ikut menyempit.
Program tak lagi dipertanyakan sebagai kebijakan publik. Ia diperlakukan seperti kehendak presiden.
Siapa menolak, dianggap tak pro-anak.
Padahal pertanyaannya sederhana: apakah ini benar-benar solusi, atau sekadar panggung?
Sosiolog pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Raka Pratama (nama disamarkan), melihatnya sebagai gejala klasik populisme kebijakan.
“Ini model one size fits all policy. Secara simbolik kuat—memberi makan anak—tapi secara struktural lemah,” katanya.
Menurutnya, masalah gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagikan kotak nasi.
“Akar persoalannya pendapatan keluarga, harga pangan, sanitasi, dan pendidikan gizi. Kalau negara cuma hadir lewat katering massal, itu kosmetik. Kelihatan bekerja, tapi fondasinya rapuh.”
Ia juga menyinggung dimensi politiknya.
“Ketika program dirancang terlalu terpusat dan dikaitkan langsung dengan figur presiden, orientasinya mudah bergeser dari efektivitas ke pencitraan. Yang penting terlihat jalan, bukan benar-benar tepat.”
Kalimat itu seperti menohok.
Terlihat jalan.
Bukan tepat.
Di sekolah tadi, beberapa kotak makan tersisa menumpuk. Nasi mengering. Ayam menghitam.
Seorang petugas kebersihan mengikat plastik besar berisi sisa makanan.
“Satu karung tiap hari,” katanya.
Ironisnya, di luar gerbang, seorang ibu masih menawar sayur dengan cemas karena harga cabai naik.
Negara membagi-bagikan nasi gratis.
Pasar justru makin mahal.
Apa gunanya kebijakan gizi jika keluarga tak lagi sanggup belanja?
Apa artinya “gratis” jika biaya sosialnya dibayar semua orang?
Feature ini bukan soal menolak anak makan.
Semua orang sepakat: anak harus kenyang.
Tapi ketika sepiring nasi berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan, kita perlu curiga.
Karena sejarah kebijakan publik selalu sama: yang lahir dari ego kekuasaan seringkali abai pada realitas.
Dan di antara spanduk, pidato, dan foto seremoni itu, yang benar-benar menanggung akibatnya tetap orang kecil—pedagang pasar, guru kewalahan, dan anak-anak yang diam-diam membuang makan siangnya.
Politik, rupanya, bisa sesederhana sepiring nasi.
Dan hari ini, ia disajikan di meja sekolah—bukan hanya sebagai makanan, melainkan sebagai pesan: negara hadir.
Pertanyaannya tinggal satu.
Hadir untuk siapa?
