catrawarta.com - Jakarta semakin dipenuhi teknologi. Kamera pengawas terpasang di banyak persimpangan. Sistem tilang elektronik atau ETLE mencatat pelanggaran tanpa kehadiran polisi. Aplikasi layanan publik seperti JAKI diklaim memangkas birokrasi. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembangunan smart city. Namun, di balik narasi kemajuan itu, muncul pertanyaan yang jarang dibahas: apakah teknologi benar-benar menyelesaikan persoalan warga atau sekadar menghadirkan kesan modern?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pemasangan 5.000 unit CCTV di seluruh wilayah kota hingga 2026. Saat ini, sekitar 1.500 kamera telah beroperasi untuk pemantauan lalu lintas dan keamanan publik. Pemerintah menilai penguatan sistem pengawasan ini penting untuk menciptakan kota yang tertib dan efisien.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan bahwa konsep smart city tidak sebatas menambah perangkat teknologi. Menurutnya, smart city bertumpu pada pengolahan data dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Ia juga menyebut Jakarta menargetkan masuk dalam 20 besar Global City Index pada 2045 sebagai kota cerdas berbasis data. Namun, klaim tersebut kerap berbenturan dengan realitas di lapangan.
ETLE dan Pengawasan Berlebihan
Penerapan ETLE terbukti menekan pelanggaran di sejumlah ruas jalan utama. Pengendara kini lebih berhati-hati karena kamera merekam pelanggaran secara otomatis. Meski demikian, sistem ini tidak lepas dari masalah. Sejumlah pengendara mengeluhkan kesalahan identifikasi pelanggaran serta proses klarifikasi yang dinilai rumit dan memakan waktu.
Ketika penegakan hukum sepenuhnya bergantung pada sistem otomatis, ruang dialog antara warga dan aparat menjadi semakin terbatas. Jika kesalahan terjadi akibat sistem, pertanyaan tentang tanggung jawab kerap tidak terjawab secara terbuka. Hingga kini, mekanisme koreksi dan akuntabilitas teknologi belum sepenuhnya dipahami publik.
Efisiensi JAKI
Super app JAKI dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik, mulai dari pengaduan warga, informasi cuaca, hingga peringatan dini bencana. Secara konsep, aplikasi ini menjadi simbol smart city yang lebih responsif dan terhubung.
Namun sejumlah penelitian akademik mencatat pemanfaatan JAKI belum optimal. Meski memiliki potensi besar, implementasinya masih menghadapi kendala. Proses penggunaan dinilai belum ramah bagi semua kalangan, sementara tindak lanjut laporan warga tidak selalu konsisten. Kurangnya sosialisasi juga membuat jumlah pengguna aktif belum mencerminkan total populasi Jakarta.
Kajian lain menunjukkan teknologi predictive smart city, seperti sistem peringatan banjir berbasis data dan Internet of Things, memiliki potensi besar untuk mitigasi bencana. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam merespons informasi yang disampaikan, terutama dalam situasi darurat.
Sejumlah pengamat tata kota menilai konsep smart city kerap dipersempit menjadi proyek pemasangan teknologi. Padahal, persoalan kota tidak hanya bersifat teknis. Tanpa perubahan tata kelola dan peningkatan keterlibatan warga, efisiensi teknologi tidak otomatis menghasilkan solusi yang efektif.
Banyak warga belum memahami secara utuh apa itu smart city, termasuk bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan. Ketidakjelasan ini memunculkan keraguan terhadap tujuan utama penerapan teknologi, apakah benar untuk meningkatkan layanan publik atau justru memperluas pengawasan.
Jakarta memang terus bergerak menuju kota berbasis data. Pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Namun, teknologi akan tetap menjadi lapisan kosmetik jika tidak disertai transparansi, kesiapan pengguna, dan akuntabilitas publik.
Kota pintar tidak diukur dari jumlah kamera atau aplikasi yang dipasang, melainkan dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga. Teknologi boleh pintar, tapi kota baru layak disebut cerdas jika warganya merasa dilayani, bukan diawasi.
