Penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka dalam kasus kejar-mengejar penjambret di Sleman bukan sekadar perkara hukum lalu lintas. Kejadian ini membuka ruang diskusi yang lebih serius mengenai sejauh mana status tersangka dapat dipermainkan oleh sistem penegakan hukum dan bagaimana posisi warga negara yang bertindak demi melindungi keluarga dan mempertahankan hak milik justru dianggap terlibat kriminal. Sistem […]
Masyarakat yang beradab tidak lahir dari banyaknya aturan, melainkan dari kesediaan warganya mematuhi nilai bersama. Norma sosial hidup untuk menjaga keteraturan, memastikan ruang publik tetap layak dihuni, dan menjamin relasi antarmanusia berlangsung setara. Ketika norma dilanggar, yang terganggu bukan hanya individu tertentu, melainkan rasa keadilan kolektif. Karena itu, pelanggaran norma tidak cukup ditegur melainkan perlu […]
Pemerintah RI mulai memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam salinan undang-undang yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/1/2026) KUHAP baru ini memperkenalkan sejumlah mekanisme hukum terbaru, termasuk keadilan restoratif, jalur khusus pengakuan bersalah, hingga kewajiban perekaman pemeriksaan menggunakan kamera pengawas (CCTV). Pemberlakuan undang-undang ini menandai […]
Pengesahan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pemerintah menyisakan masalah yang mengganjal bagi masyarakat. Tak ada yang salah dengan niat baik untuk memperbarui piranti hukum warisan kolonial, atau mengubah pola pendekatan hukum agar lebih adil dan manusiawi. Tetapi, permasalahannya bukan di situ. Saat Hukum Dilahirkan Hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia sengaja didesain […]