Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DIY, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menegaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memegang peran penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Wilayah ini kecil, tetapi menjadi simpul distribusi dan pengendali harga di tingkat lokal. Dalam rangka pengawasan pangan, Anggota Komite II DPD RI tersebut meninjau langsung kesiapan pasokan bahan pokok di […]
Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda), 25 April, adalah momen evaluasi atas arah desentralisasi yang kian dipertanyakan. Alih-alih menguat, praktik otonomi justru dinilai mengalami penyempitan. Kewenangan strategis perlahan kembali ditarik ke pusat, meninggalkan daerah sebagai pelaksana teknis tanpa kendali nyata. Anggota DPD (Senator) RI, Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A menyuarakan kegelisahan tersebut. Hilmy Muhammad melihat adanya […]
Upaya pemerintah menata ruang digital nasional mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad. Tokoh yang akrab disapa Gus Hilmy itu menilai kebijakan penertiban ruang digital yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan ruang publik di media sosial. Menurut Gus […]
Hukum internasional tidak boleh tunduk pada kepentingan geopolitik. Ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanya politik kekuatan. Jika logika senjata mengalahkan logika diplomasi, stabilitas global runtuh dan negara-negara berkembang seperti Indonesia membayar harga paling mahal. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyikapi eskalasi konflik militer antara Iran […]
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengkritik keras pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) RI, atas kembali terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadhan tahun ini. Ia menilai peristiwa ini menegaskan lemahnya otoritas negara dalam memimpin dan menyatukan umat Islam. Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, dalam kaidah fiqh, jika pemerintah […]