catrawarta.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.
Menurut Mahfud, pelantikan tersebut dinilai prematur karena Universitas Republik Indonesia disebut belum memenuhi persyaratan sebagai perguruan tinggi yang sah.
“Mohon maaf Pak Prabowo, saya bukan londo ireng, tapi Pak Prabowo salah. URI saja belum berdiri sudah melantik gubernur URI,” kata Mahfud dalam sebuah siniar yang tayang pada Kamis (30/7/2026).
Mahfud menjelaskan bahwa pendirian perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.
“Untuk mendirikan universitas itu dirikan dulu lembaganya. Ini belum ada lembaga sudah melantik gubernur,” ujarnya.
Pendirian Universitas Harus Bertahap
Mahfud mengatakan proses pendirian perguruan tinggi harus dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pendirian universitas diawali dengan pembentukan badan penyelenggara, kemudian memenuhi persyaratan akademik dan administratif sebelum dapat beroperasi.
Ia menyebut sebuah universitas harus memiliki rumpun program studi yang memenuhi ketentuan, memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta memiliki lahan kampus yang memenuhi persyaratan.
“Harus tersedia lahan sekitar 30 hektare yang bersertifikat sebagai lokasi kampus. Di kampus itu juga harus dibangun laboratorium selain fakultas. Setelah semua persyaratan terpenuhi, barulah mengangkat rektor,” jelasnya.
Mahfud menilai hingga saat ini Universitas Republik Indonesia belum memiliki kampus, lahan, fakultas, maupun izin operasional dari Kemendiktisaintek.
“Belum ada apa-apa sudah melantik gubernur. Sampai sekarang Kemendiktisaintek tidak memberikan tanggapan apa pun. Pak Prabowo terlalu spontan,” katanya.
Singgung Keputusan Bergabung dengan BOP
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung keputusan pemerintah bergabung dengan organisasi yang ia sebut sebagai Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil secara mendadak dan memunculkan pertanyaan karena adanya kewajiban pembayaran iuran.
“Bergabung dengan BOP itu tanpa seizin DPR. Kita semua dibuat kaget karena ada kewajiban bayar iuran. Bagaimana pertanggungjawabannya sekarang?” ujarnya.
Mahfud menduga gagasan pembentukan Universitas Republik Indonesia dilandasi niat untuk menyiapkan calon-calon pemimpin nasional. Namun, menurutnya, tujuan tersebut tetap harus diwujudkan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Mungkin ada yang membisiki bahwa Indonesia butuh pemimpin nasional sehingga perlu perguruan tinggi untuk mencetak pemimpin. Tujuannya bagus, tetapi Pak Prabowo terlalu spontan,” pungkasnya.









