catrawarta.com - Rencana Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan 10 kampus Universitas Republik Indonesia (URI) memicu sorotan dari kalangan akademisi.
Kebijakan ini dinilai memerlukan kajian yang lebih komprehensif terkait ketersediaan sumber daya manusia, relevansi program, serta dampaknya terhadap anggaran pendidikan nasional agar tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi yang sudah ada.
Salah satunya sorotan datang dari Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.,.
Nurmandi mempertanyakan urgensi pendirian universitas baru tersebut dan menyoroti dualisme fokus URI yang rencananya akan bergerak di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM) serta kedokteran, sekaligus diproyeksikan sebagai lembaga pembinaan calon pemimpin pemerintahan dan BUMN.
“Pemerintah harus terlebih dahulu memetakan kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas kampus yang sudah berjalan sebelum membentuk institusi baru,” kata Nurmandi, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia mengatakan kalau kampus baru itu basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali.
Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru,” ujar Nurmandi.
Selain perumusan arah akademik, Nurmandi menilai pendirian URI berpotensi memicu persaingan ketat dalam perekrutan dosen berkualifikasi tinggi seperti lektor kepala dan guru besar yang saat ini masih terkonsentrasi di perguruan tinggi besar.
Tanpa strategi regenerasi yang matang, penarikan tenaga pengajar secara mendadak dikhawatirkan hanya menggeser sumber daya tanpa benar-benar memperluas kapasitas pendidikan nasional.
”Persoalannya bukan hanya membangun gedung atau membuka program studi. Perguruan tinggi membutuhkan dosen berkualifikasi, peneliti, laboratorium, tata kelola akademik, serta ekosistem keilmuan yang tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat,” jelasnya.
Nurmandi juga menggarisbawahi beban pembiayaan yang akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan infrastruktur, penyediaan laboratorium, hingga operasional kampus baru memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar di tengah terbatasnya dana pendidikan nasional.
Jika tidak dikelola dengan transparan, pembiayaan URI dikhawatirkan dapat menggerus ruang fiskal bagi program vital lainnya, seperti dana penelitian dosen, bantuan perguruan tinggi swasta, pengembangan kampus di daerah, hingga program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
”Pendirian perguruan tinggi baru membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Hal ini perlu dipertimbangkan secara cermat di tengah keterbatasan anggaran pendidikan nasional saat ini,” imbuhnya.
Sebagai solusi alternatif yang lebih efisien, Nurmandi merekomendasikan pemerintah untuk fokus mengoptimalkan dan memperkuat program studi STEM yang sudah ada di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Penguatan dapat dilakukan melalui modernisasi fasilitas laboratorium, penambahan dana riset, pendistribusian dosen berkualifikasi, serta pembentukan konsorsium antarkampus tanpa harus mendirikan struktur organisasi baru dari nol.
Daripada membangun institusi serupa dari awal, pemerintah dapat memperkuat program studi STEM yang telah tersedia. Infrastruktur, dosen, dan tata kelolanya sudah ada sehingga anggaran dapat lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Setiap kebijakan pendidikan harus dimulai dari persoalan yang hendak diselesaikan.
“Setelah kebutuhannya jelas, barulah ditentukan apakah solusinya harus berupa pendirian universitas baru atau cukup melalui penguatan institusi yang sudah berjalan,” pungkas Nurmandi.
