catrawarta.com - Presiden Prabowo menyampaikan konsep “Prabowonomics” di acara World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, 22 Januari 2026. Mengurai pemikiran ekonomi dan pencapaian pemerintahannya setahun terakhir. Klaim “sukses” program makan bergizi gratis (MBG) membagi 59 juta paket makanan. Mencabut 28 izin usaha tambang penyebab bencana Aceh-Sumatera. Bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk upaya damai di Gaza, dengan membayar 17 triliun ke Donald Trump. Menyentil praktik pengusaha rakus-serakah di Indonesia yang ia sebut dengan “greedynomics“.
Pidato “omon-omon” yang sayangnya jauh panggang dari api. Kondisi fakta di lapangan, program MBG terus dilanda soal keracunan, didera isu korups berjamaah, dan dianggap sekedar bagi-bagi rejeki ke kroni. Mencabut Izin 27 usaha tambang tapi masih membolehkan perusahaan itu terus beroperasi. Menghamburkan dana 17 triliun, ditengah defisit anggaran, untuk membeayai agenda Donald Trump-Nietanyahu di Gaza. Dan greedynomics yang ia persoalkan itu pelakunya ada di sekelilingnya. Inilah Paradoks Prabowo.
Paradoks Indonesia dan Solusinya. Saat menjadi oposisi, sebagai lawan politik Jokowi, Prabowo sempat menulis buku “Paradoks Indonesia.” Buku ini adalah visi-misinya, sekaligus rumusan pemikiran ekonomi-politiknya, untuk membangun Indonesia. Terbit pertama kali pada 2017, buku ini berulang kali cetak ulang, dan pada 2022 terbit edisi revisi berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”.
Disusun dengan gaya visual yang kuat, bertaburan infografis dan data statistik, buku ini ringkas dan rmudah dibaca. Poin penting yang ia sampaikan adalah sebuah paradoks: “Indonesia negeri kaya raya, tetapi rakyatnya hidup miskin.” Pernyataan ini, tentu saja, tertuju ke pemerintahan Jokowi, sebagai lawan politiknya dalam kontestasi Pemilu.
Paradoks rakyat miskin dalam kekayaan sumber daya alam (SDA), bagi Prabowo, disebabkan sejumlah faktor. Negara tidak mampu mengolah SDA, ketergantungan pada produk impor, dan kekayaan mengalir ke luar negeri (Capital Outflow). Ia mengibaratkan Indonesia sebagai tubuh yang “kehilangan darah”, kekayaannya terus mengalir keluar. Kaum kaya, setelah menghisap SDA, memilih menyimpan dana kei luar negeri. “Indonesia tidak akan merdeka jika perutnya masih bergantung pada bangsa lain.”
Prabowo juga mempersoalkan penerapan sistem ekonomi neoliberal yang melanggar Pasal 33 UUD 1945. Politik dan ekonomi dikuasai oleh pemodal besar, kebijakan negara mementingkan segelintir elit (oligarki) yang greedynomics. Negara ogah melindungi petani, nelayan, buruh, industri kecil dari gempuran pasar bebas yang tidak adil.
Prabowo menawarkan model ekonomi berbasis konstitusi: Pemerintah menguasai kontrol atas SDA strategis, menerapkan asas ekonomi kekeluargaan: Yang kuat mendukung yang lemah, bukan menghancurkan. Ia bertekad, akan mengubah Indonesia dari “bangsa pembeli” menjadi “bangsa pembuat.” Negara yang kuat, terpusat, dan efisien. Inilah solusi bagi problem Indonesia.
Paradoks Setelah Berkuasa. Begitu berkuasa, per-Oktober 2024, Prabowo sepertinya serius ingin segera mewujudkan “negara yang kuat dan terpusat”. Tapi untuk apa dan siapa, kini mulai jelas? Ia menempatkan kroni TNI-nya di berbagai posisi penting. Ia menyusun “kabinet gemuk” yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat efisiensi. Tapi langkah itu tidak menjadikannya “lebih kuat”, ketika ia tak juga berani mengganti Kapolri, menteri-menteri era Jokowi, dan melibas oligarki.
Situasi paradoks yang ia paparkan dalam bukunya, kini menjelma dalam pemerintahannya. Prabowo resmi mewarisi “efek Jokowi”, dan terjebak dalam slogan keberlanjutan. Terkunci dalam kompromi pragmatisme politik. Dukungan penuh Jokowi dalam transisi kekuasaan menuntut bayaran akomodasi politik total. Akibatnya, alih-alih efisiensi dan merampingkan birokrasi demi menghentikan “kebocoran” anggaran (sebagaimana tertulis dalam bukunya), ia justru berbagi banyak kursi demi mengamankan politiknya.
Anggaran negara yang menjadi “darah” bagi ekonomi rakyat, kini makin berdarah-darah. Dan lebih terserap untuk membeayai operasional birokrasi yang gemuk. Visi ekonomi kerakyatan membentur realitas politik bagi-bagi posisi yang mahal dan elitis. Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru alih-alih dekolonisasi hukum, yang terjadi justru potensi neo-kolonisasi. Di tangan pemerintahan yang “kuat dan terpusat” nyaris tanpa oposisi, hukum menjadi alat represi yang eflektif. Pasal-pasal “menghina kekuasaan” mudah menjerat siapa saja yang bersikap kritis.
Paradoks semakin nyata ketika baru-baru ini bencana melanda Aceh dan Sumatra. Ketika pemerintahan sibuk dengan seremoni melantik pejabat baru, koordinasi antar-kementerian menjadi makin berbelit, lamban, dan gagap. Negara bukannya kuat, efisien, dan pro-rakyat, hanya menjadi lebih berat, lamban, sulit bergerak.
Dalam satu dua tahun ini Prabowo akan menguji tesis bukunya. Apakah ia mampu menghentikan kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri? Benarkah ia berniat menyejahterakan rakyat, ketika begitu banyak kantong elit baru yang harus diisi. Kabinet gemoy-nya perlu bisa menunjukkan kinerja efektif dalam menangani soal fundamental. Seperti memitigasi bencana, mengurangi angka kemiskinan, dan memerangi KKN.
Buku Paradoks Indonesia akan menjadi saksi atau ironi. Prabowo tahu mendiagnosa penyakit, tahu obatnya, dan mau melawan penyakit itu. Atau, Prabowo tahu resepnya namun tidak serius mau mengobati. Apakah Prabowo konsisten dengan visi-misinya seperti yang ia tulis dalam buku, atau tipikal politikus yang terperangkap dalam godaan kekuasaan?
Mari kita lihat Indikasi kinerjanya mengurus MBG, mereformasi polisi, mengelola tambang, mengontrol kerakusan greedynomics, dan sebagai dewan perdamaian Gaza. Apakah penyakit Paradoks Indonesia bisa ia sembuhkan atau justru menjadi Paradoks Prabowo? Apakah ia bisa menjadi solusi atau bagian dari problem yang berlanjut?
