catrawarta.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang sebagai intervensi besar negara untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Namun, di balik tujuan normatif tersebut, pelaksanaan di lapangan menunjukkan serangkaian persoalan yang menyingkap jarak antara desain kebijakan dan realitas implementasi.
Peringatan keras BGN kepada dapur MBG (SPPG) yang menolak pasokan dari petani dan peternak lokal menjadi sinyal bahwa persoalan ini tidak bersifat insidental, melainkan struktural.
Negara Menyerukan Inklusi Petani, Lapangan Bicara Lain
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menegaskan bahwa program MBG harus memprioritaskan produk dalam negeri dan melibatkan pelaku usaha kecil sebagai pemasok utama. Dalam konteks itu, sikap dapur MBG yang menolak pasokan lokal dinilai bertentangan langsung dengan mandat kebijakan.
Namun, di tingkat operasional, persoalannya tidak sesederhana kemauan menerima pasokan. Sejumlah mitra dapur MBG dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran, bahkan ada yang mengaku belum menerima haknya setelah memasok ratusan ribu porsi makanan. Kondisi ini membuat sebagian dapur menghentikan operasional karena tidak mampu menanggung biaya produksi harian.
Situasi tersebut menempatkan petani dan peternak kecil pada posisi rentan. Di satu sisi, mereka diminta menjadi tulang punggung pasokan program nasional; di sisi lain, tidak ada jaminan sistem pembayaran yang konsisten dan berkeadilan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa inklusi ekonomi lokal belum sepenuhnya diiringi kesiapan sistem pendukung.
Kasus Keracunan dan Taruhan Kepercayaan Publik
Masalah lain yang memperumit implementasi MBG adalah berulangnya kasus keracunan makanan di berbagai daerah. BGN menyebut jumlah kasus tersebut secara statistik relatif kecil dibanding total sajian yang disalurkan. Namun, pendekatan kuantitatif semata tidak cukup menjawab kegelisahan publik.
Setiap insiden keracunan, terutama yang menimpa anak-anak, memiliki dampak sosial yang jauh lebih besar daripada angka persentase. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan menilai kasus keracunan sebagai persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Di titik ini, MBG bukan hanya diuji dari sisi tujuan gizi, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keamanan pangan secara konsisten di seluruh wilayah.
Kontroversi lain muncul ketika DPR mengungkap dugaan ribuan dapur MBG yang terdaftar secara administratif tetapi belum beroperasi di lapangan. Tuduhan dapur fiktif ini dibantah BGN, yang menjelaskan bahwa sistem akan otomatis menghapus mitra yang tidak menunjukkan progres pembangunan.
Meski bantahan telah disampaikan, isu tersebut menunjukkan satu hal penting: transparansi data menjadi krusial dalam program berskala nasional. Ketika informasi tidak dipahami secara utuh oleh publik, celah kecurigaan mudah muncul dan berpotensi menggerus legitimasi kebijakan.
Ketimpangan Implementasi di Level Lokal
Berbagai laporan dari daerah juga menunjukkan adanya kebingungan prosedural pasca-insiden, termasuk instruksi mendadak yang membebankan tanggung jawab tambahan kepada guru atau pihak sekolah. Hal ini menandakan bahwa respons kebijakan kerap bersifat reaktif, bukan hasil dari sistem mitigasi risiko yang matang.
Ketimpangan implementasi ini memperlihatkan bahwa beban program sering kali jatuh pada aktor lokal yang tidak sepenuhnya dibekali sumber daya, pelatihan, maupun kejelasan peran.
Program MBG memperlihatkan dilema klasik kebijakan publik: tujuan sosial yang progresif tidak otomatis menghasilkan dampak positif jika sistem pendukungnya rapuh. Pemberdayaan petani dan UMKM, keamanan pangan, serta transparansi data tidak bisa diperlakukan sebagai aspek tambahan, melainkan fondasi utama.
Ketika satu aspek diabaikan, efek berantainya tidak hanya merugikan pelaku ekonomi kecil, tetapi juga mempertaruhkan keselamatan anak dan kepercayaan publik terhadap negara.
MBG adalah cerminan ambisi besar negara dalam menjawab persoalan gizi dan ketimpangan ekonomi. Namun, ambisi tersebut akan kehilangan maknanya jika tidak diiringi tata kelola yang adil, akuntabel, dan konsisten. Di titik inilah evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak, agar kebijakan yang dirancang untuk kebaikan bersama tidak justru menciptakan luka baru di tingkat akar rumput.
