catrawarta.com - Bahasa isyarat bagi orang tuli merupakan bagian penting dari hak dasar untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan, sekaligus membangun identitas dan budaya.
Tahun ini, World Federation of the Deaf (WFD) menetapkan tema “Declaring Deaf People’s Human Rights” dalam International Week of Deaf People 2026 yang berlangsung pada 21–27 September 2026.
Menurut WFD, lebih dari 70 juta orang tuli di dunia merupakan bagian dari komunitas pengguna bahasa isyarat.
Hak Bahasa Isyarat
Komnas Perempuan menilai momentum tersebut bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan penegasan bahwa hak-hak dasar orang tuli, termasuk hak atas bahasa isyarat, harus diakui dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pernyataannya, Rabu (23/9/2026), Komnas Perempuan menegaskan prinsip nothing about us without us. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut kehidupan orang tuli perlu melibatkan suara serta pengalaman mereka.
Penegasan hak berkomunikasi dan berpartisipasi tersebut sejalan dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.
Pasal 2 CRPD mengakui bahasa isyarat sebagai bagian dari pengertian “language”, termasuk bahasa lisan dan bahasa isyarat. Pengakuan tersebut menempatkan bahasa isyarat bukan sekadar alat bantu komunikasi, melainkan sebagai bahasa yang digunakan oleh komunitas tuli.
Akses Informasi Disabilitas
Pasal 21 juga menegaskan kewajiban negara untuk memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat dalam interaksi resmi serta memastikan akses informasi bagi penyandang disabilitas.
Dalam bidang pendidikan, Pasal 24 CRPD secara khusus mengamanatkan negara untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat serta mempromosikan identitas linguistik komunitas tuli.
Penggunaan BISINDO dan SIBI
Meski demikian, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Kajian BRIN bersama Kemenko PMK dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 2026 menunjukkan 77,7 persen responden penyandang tuli menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), sedangkan 1,9 persen menggunakan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI).
Komnas Perempuan menilai data tersebut menunjukkan adanya perbedaan penggunaan bahasa isyarat dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan formal.
“Selain itu juga menunjukkan pentingnya sistem pendidikan yang mampu merespons keragaman bahasa dan kebutuhan komunikasi peserta didik tuli, alih-alih menyeragamkan satu sistem komunikasi untuk semua,” tulis Komnas Perempuan.
Tak Paham Bahasa Isyarat
Kesenjangan pemenuhan hak bahasa juga ditemukan dalam akses terhadap perlindungan dan keadilan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tuli.
Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan Devi Rahayu mengungkapkan, korban kerap menggunakan ragam bahasa isyarat yang tidak selalu dipahami oleh aparat penegak hukum (APH). Kondisi tersebut dapat menghambat komunikasi sejak tahap awal ketika korban hendak menyampaikan laporan.
“Kasus ini menunjukkan bahwa penyediaan juru bahasa isyarat (JBI) saja tidak cukup jika APH tidak dibekali pemahaman terhadap ragam bahasa isyarat yang benar-benar hidup di masyarakat. Pelatihan bahasa isyarat bagi aparat penegak hukum harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap,” ujar Devi.
JBI Masih Terbatas
Kesenjangan pemenuhan hak juga terlihat dalam pemantauan Komnas Perempuan terhadap implementasi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), khususnya terkait penyediaan lingkungan tanpa hambatan.
Dalam forum diskusi terpumpun, Komnas Perempuan menemukan JBI kerap tidak disediakan dalam berbagai kegiatan publik dengan alasan keterbatasan anggaran.
Kondisi tersebut membatasi akses komunikasi dan partisipasi bermakna orang tuli dalam memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, maupun terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Daden Sukendar menyoroti kesenjangan lainnya dalam akses dan pemerataan layanan kesehatan.
Proses konsultasi medis dapat terhambat ketika tenaga kesehatan mengenakan masker sehingga pasien tidak lagi dapat membaca gerak bibir. Komunikasi tertulis pun belum selalu menjadi solusi karena pemahaman tenaga kesehatan terhadap kebutuhan komunikasi pasien tuli masih terbatas.
Kondisi tersebut berisiko membuat informasi penting mengenai layanan kesehatan, termasuk aturan penggunaan obat, tidak tersampaikan secara utuh.
“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya JBI di ruang konsultasi. Ini soal kesiapan sistem layanan kesehatan kita secara keseluruhan, mulai dari cara tenaga kesehatan berkomunikasi, materi informasi yang disediakan, hingga pemahaman dasar terhadap kebutuhan pasien tuli,” kata Daden.
“Selama sistem belum dibangun untuk inklusif sejak awal, pasien tuli akan terus berada di posisi yang paling rentan kehilangan informasi kesehatan yang seharusnya menjadi haknya,” tegasnya.
Komnas Perempuan Dorong Penguatan Sistem
Tahun 2026 juga menandai 20 tahun sejak CRPD diadopsi Majelis Umum PBB pada 2006.
Dua dekade setelah pengadopsian CRPD, berbagai kesenjangan dalam pemenuhan hak orang tuli masih ditemukan dalam pendidikan, akses keadilan, layanan publik, dan kesehatan.
Komnas Perempuan menilai momentum Hari Bahasa Isyarat Internasional dan International Week of Deaf People tahun ini menjadi pengingat bahwa pengakuan hak tidak cukup berhenti pada kebijakan dan dokumen.
Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui sistem dan layanan yang memungkinkan orang tuli berkomunikasi, memperoleh informasi, berpartisipasi, serta mengakses keadilan secara setara.
Menegaskan hak asasi manusia bagi orang tuli berarti memastikan bahasa isyarat dan kebutuhan komunikasi mereka diperhatikan sejak tahap perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan layanan.
Karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan pembaruan kurikulum pendidikan calon guru Pendidikan Luar Biasa (PLB). Kurikulum dinilai perlu tidak hanya berfokus pada satu sistem komunikasi, tetapi juga membekali calon guru dengan kompetensi memahami keragaman bahasa dan komunikasi tuli, termasuk BISINDO.
Langkah tersebut penting agar guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan komunikasi masing-masing anak tuli, bukan menyeragamkan satu sistem komunikasi untuk semua.
Komnas Perempuan juga mendorong penjaminan ketersediaan JBI secara konsisten di seluruh sektor layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan ruang partisipasi publik.
Ketersediaan JBI perlu didukung alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan, bukan bergantung pada kebijakan atau penganggaran tahunan yang dapat berubah.
Selain itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan agar memiliki kompetensi komunikasi yang inklusif serta memahami keragaman kebutuhan orang tuli, khususnya dalam menangani kasus-kasus rentan seperti kekerasan berbasis gender.
