catrawarta.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwono, melontarkan kritik terhadap rencana pemerintah mendirikan Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurutnya, sejumlah aspek dalam pembentukan perguruan tinggi tersebut masih menimbulkan banyak pertanyaan, mulai dari urgensi pendiriannya, perekrutan dosen asing, hingga rencana pengelolaan sekolah unggulan dan integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kritik tersebut disampaikan Hikmahanto dalam diskusi Head to Head yang ditayangkan di kanal YouTube CNN Indonesia. Hikmahanto mempertanyakan alasan pemerintah membentuk URI yang disebut akan membawahi 10 perguruan tinggi.
“Urgensinya apa? Misalnya URI seperti London University atau Cambridge University, nanti akan didatangkan profesor dari luar negeri. Apakah mereka tahan dengan gaji seperti dosen-dosen di sini?” kata Hikmahanto.
Ia juga menegaskan tidak setuju apabila dosen asing memperoleh perlakuan atau remunerasi yang lebih tinggi dibandingkan dosen dalam negeri.
“Jangan bilang londo-londo itu dikasih remunerasi lebih, tidak! Saya tidak mau kalah dengan londo,” ujarnya.
Menurut Hikmahanto, apabila pemerintah memberikan fasilitas yang lebih besar kepada dosen asing, maka dosen Indonesia juga berhak memperoleh perlakuan yang sama.

Pakar hukum internasional itu juga menegaskan bahwa saat ini dunia telah memasuki era kebangkitan negara-negara Asia dan Afrika, sehingga Indonesia tidak perlu selalu mengagungkan tenaga akademik dari negara Barat.
Soroti Sekolah Unggulan dan Integrasi LAN
Selain itu, Hikmahanto mempertanyakan rencana pemerintah yang menempatkan pengelolaan sekolah unggulan tingkat SMA di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
“Sejak kapan SMA unggulan ditangani Kemdiktisaintek? Apa tidak salah itu?” ujarnya.
Ia juga mengkritik rencana mengintegrasikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke dalam struktur URI.
Menurut Hikmahanto, LAN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Karena itu, keberadaan LAN di bawah naungan sebuah universitas dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
Mahfud MD: URI Belum Berdiri Sudah Punya Gubernur
Sebelumnya, akademisi sekaligus politikus Mahfud MD juga mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.
Menurut Mahfud, pelantikan tersebut dilakukan terlalu dini karena URI belum berdiri secara sah sebagai perguruan tinggi.
“Mohon maaf Pak Prabowo, saya bukan londo ireng, tapi Pak Prabowo salah. URI saja belum berdiri sudah melantik gubernur URI,” kata Mahfud dalam sebuah siniar yang tayang pada Kamis (30/7/2026).
Mahfud menjelaskan bahwa pendirian perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2014 serta Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.
“Untuk mendirikan universitas itu dirikan dulu lembaganya. Ini belum ada lembaga sudah melantik gubernur,” ujarnya.
Berly Martawardaya Pertanyakan Urgensi URI
Kritik serupa juga disampaikan ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya. Melalui akun X miliknya, Berly menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi serupa dengan tujuan pendirian URI, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lemhannas, hingga Universitas Pertahanan (Unhan).
Ia juga menyinggung sejumlah perguruan tinggi milik BUMN, seperti Telkom University, Universitas Pertamina, dan Institut Teknologi PLN, yang telah berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia.
Berly bahkan menyampaikan sindiran terhadap singkatan URI. ”Kok jadinya URI = Universitas Ruwet Indonesia,” tulisnya melalui akun X.
Ia pun mempertanyakan urgensi pembentukan kampus baru tersebut mengingat Indonesia telah memiliki banyak institusi pendidikan dan pelatihan yang menyiapkan aparatur negara maupun calon pemimpin sektor publik. ”Jadi URI itu buat siapa?” tulis Berly.









