catrawarta.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Maria SW Sumardjono SH MCL MPA meraih Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin 2026 untuk kategori Konsistensi Memperjuangkan Hak Konstitusional.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas integritas keilmuan, kepakaran, serta konsistensi Maria dalam mengawal hak-hak konstitusional masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan keadilan agraria.
Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin 2026 diserahkan dalam rangkaian seremoni pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-IX yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Minggu (13/9/2026).
Pengakuan Kiprah Akademik
Fakultas Hukum UGM turut menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Maria. Penghargaan tersebut dinilai menjadi pengakuan terhadap kiprah akademiknya dalam mengawal persoalan hak konstitusional masyarakat dan keadilan agraria.
Maria selama ini dikenal sebagai akademisi yang memiliki perhatian kuat terhadap persoalan agraria dan pertanahan di Indonesia. Pemikirannya tidak hanya dituangkan melalui kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga melalui berbagai tulisan di buku maupun media massa.
Mengutip laman UGM, pilihan Maria untuk mendalami bidang agraria antara lain dipengaruhi nilai keadilan yang ditanamkan orangtuanya sejak kecil. Ketertarikan tersebut kemudian semakin kuat ketika ia memperoleh dorongan dari para dosen semasa kuliah untuk memperdalam bidang keilmuan agraria.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Di tengah aktivitasnya sebagai pengajar dan peneliti, Maria juga dikenal memiliki kegemaran membaca karya sastra, antara lain karya Pramoedya Ananta Toer dan Karl May. Dia juga menyukai kegiatan menonton film di bioskop.
Dalam pandangannya, reforma agraria tidak semata-mata dapat diukur dari penyelesaian administrasi pertanahan, termasuk pembagian sertifikat tanah.
Reforma agraria harus dipahami sebagai upaya menata kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih mencerminkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ANUGERAH: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Maria SW Sumardjono SH MCL MPA meraih Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin 2026 untuk kategori Konsistensi Memperjuangkan Hak Konstitusional. (Sumber: Dok Fakultas Hukum UGM)
Kritik terhadap Sektoralisme
Salah satu perhatian Maria adalah perlunya pelaksanaan reforma agraria yang berpijak pada amanat konstitusi. Dalam berbagai pandangannya, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sumber daya agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dia juga menyoroti persoalan sektoralisme dalam pengelolaan agraria. Tumpang tindih kewenangan dan regulasi antarlembaga pemerintah dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang membuat penyelesaian persoalan agraria berjalan lambat dan berpotensi memunculkan sengketa.
Dalam konteks tersebut, Maria pernah mengusulkan perlunya lembaga khusus yang berfungsi sebagai leading sector dalam pelaksanaan reforma agraria, antara lain melalui gagasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Reformasi Agragria Terpadu
Lembaga tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan pelaksanaan reforma agraria secara lebih terpadu, dengan pendekatan bottom-up serta didukung kejelasan data mengenai subjek dan objek agraria. Pengawasan yang transparan juga menjadi bagian penting agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian Maria juga mencakup perlindungan kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan, seperti petani kecil, nelayan, perempuan, dan masyarakat hukum adat. Menurut perspektif tersebut, kebijakan pertanahan perlu memastikan hak kelompok-kelompok tersebut tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya agraria.
Reforma agraria, dalam pandangan Maria, juga tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai persoalan lahan pertanian di wilayah perdesaan. Persoalan pertanahan di perkotaan turut membutuhkan perhatian, termasuk melalui strategi konsolidasi tanah untuk mendukung pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kawal Keadilan Pertanahan
Secara lebih luas, pemikiran Maria menempatkan reforma agraria sebagai agenda yang membutuhkan penguatan antara norma konstitusi, kebijakan pertanahan, kelembagaan, dan implementasi di lapangan.
Dia juga menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen hukum, termasuk yang terkandung dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, ke dalam regulasi yang implementatif.
Penghargaan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin 2026 menjadi pengakuan atas perjalanan panjang Maria SW Sumardjono dalam bidang keilmuan agraria sekaligus kiprahnya dalam mengawal isu hak konstitusional dan keadilan pertanahan di Indonesia.
