catrawarta.com - Indikator garis kemiskinan kerap memicu perdebatan di masyarakat, terutama ketika angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan dengan standar internasional Bank Dunia.
BPS menjelaskan perbedaan angka tersebut terjadi karena adanya perbedaan metodologi dan tujuan pengukuran, meski keduanya menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penjelasan tersebut disampaikan BPS melalui laman resminya, Jumat (4/9/2026).
Pendekatan Berbeda BPS dan Bank Dunia
BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di Indonesia.
Sementara Bank Dunia menggunakan standar internasional yang bertujuan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara.
Dalam penghitungan garis kemiskinan, BPS menyusun keranjang kebutuhan berdasarkan hasil survei berkala dan merilis angka kemiskinan secara rinci hingga tingkat kabupaten dan kota.
Adapun Bank Dunia menggunakan sejumlah instrumen penyesuaian, seperti Consumer Price Index (CPI) untuk memperhitungkan inflasi, spatial deflator untuk perbedaan biaya hidup antarwilayah, serta Purchasing Power Parity (PPP) untuk membandingkan daya beli antarnegara.
Cara BPS Menghitung Garis Kemiskinan
BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penghitungan tersebut terdiri atas dua komponen utama, yakni kebutuhan makanan dan nonmakanan.
Komponen makanan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum 2.100 kilokalori per orang per hari dari berbagai komoditas, seperti beras, telur, tahu, tempe, ayam, dan sayuran.
Sementara komponen nonmakanan mencakup kebutuhan dasar, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Berdasarkan pendekatan tersebut, nilai garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp3.091.866 per rumah tangga per bulan, dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,62 orang.
Standar Kemiskinan Bank Dunia
Berbeda dengan BPS, Bank Dunia menggunakan tiga tingkatan garis kemiskinan berdasarkan standar US$ PPP 2021. Satu dolar PPP setara dengan sekitar Rp5.353,56 per kapita per hari dan bukan menggunakan kurs pasar biasa.
Tiga tingkatan garis kemiskinan tersebut meliputi:
- International Poverty Line atau garis kemiskinan ekstrem sebesar US$3 PPP per kapita per hari.
- Standar negara berpendapatan menengah bawah (Lower-Middle Income Country/LMIC) sebesar US$4,20 PPP per kapita per hari.
- Standar negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Country/UMIC) sebesar US$8,30 PPP per kapita per hari.
Indonesia Berada di Kelompok Upper-Middle Income
Sejak 2022, Indonesia telah masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper-Middle Income Country (UMIC). Pada 2025, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia mencapai US$5.120.
Sementara rentang GNI per kapita untuk kategori UMIC berada antara US$4.636 hingga US$14.375. Artinya, posisi Indonesia masih berada dekat dengan batas bawah kelompok negara berpendapatan menengah atas.
BPS menjelaskan, apabila standar kemiskinan Bank Dunia untuk negara UMIC sebesar US$8,30 PPP diterapkan secara langsung dalam pengukuran nasional, angka kemiskinan Indonesia dapat terlihat jauh lebih tinggi.
Hal itu karena standar Bank Dunia digunakan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara, bukan untuk menggantikan garis kemiskinan nasional.
Karena itu, Bank Dunia tetap merekomendasikan setiap negara menggunakan National Poverty Line atau garis kemiskinan nasional untuk kebutuhan kebijakan domestik.
Garis Kemiskinan Bukan Batas Belanja Satu Orang
BPS juga mengingatkan adanya kesalahan persepsi yang kerap muncul di masyarakat dalam membaca angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan angka rata-rata agregat pada tingkat rumah tangga, sehingga tidak dapat langsung dibagi untuk menentukan batas belanja harian setiap individu.
Kebutuhan setiap anggota rumah tangga juga berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas atau pekerjaan. Sebagai contoh, garis kemiskinan di DKI Jakarta sebesar Rp4.525.817 per bulan pada Maret 2026 mencerminkan total pengeluaran seluruh anggota rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Angka tersebut bukan berarti setiap individu dalam rumah tangga tersebut memiliki anggaran belanja sebesar nilai yang sama.
Dengan memahami perbedaan metodologi, klasifikasi wilayah, dan skala rumah tangga, masyarakat diharapkan dapat membaca data kemiskinan secara lebih objektif sesuai dengan tujuan dan peruntukan masing-masing indikator.
