catrawarta.com - Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengumumkan pengunduran dirinya melalui platform media sosial X, hanya beberapa jam sebelum putaran ketiga perundingan antara pemerintah dan Partai Rakyatt Kecoa atau Cockroach Janta Party (CJP).
“Saya memiliki penghormatan yang mendalam terhadap aspirasi, perasaan, dan harapan yang sah dari generasi muda di negara ini. Mewujudkan impian generasi muda India telah menjadi komitmen moral dalam kehidupan politik dan sosial kami,” tulis Pradhan, Sabtu (25/7/2026).
“Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengabdi kepada bangsa di bawah kepemimpinan beliau yang visioner,” tambahnya.
Mundurnya Dharmendra Pradhan setelah skandal kebocoran ujian nasional di India memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipelopori anak-anak muda yang tergabung dalam Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Rakyat Kecoa. Gerakan ini berkembang menjadi salah satu aksi protes terbesar yang dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dalam beberapa tahun terakhir.
Kasus kebocoran soal ujian nasional memicu kemarahan publik setelah pembatalan ujian secara nasional dan dilaporkan menyebabkan seorang mahasiswa mengakhiri hidupnya. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pemerintah, aktivis Sonam Wangchuk juga menggelar aksi mogok makan sebagai bentuk protes.
Di tengah krisis tersebut, para pemimpin CJP melakukan pertemuan dengan pemerintah India menyusul perselisihan terkait penanganan skandal kebocoran ujian. Pembicaraan yang berlangsung di New Delhi, Selasa (21/72026,) mempertemukan dua menteri senior pemerintah dengan dua pemimpin CJP. Pertemuan itu digelar beberapa jam setelah Sonam Wangchuk mengakhiri aksi mogok makan selama 26 hari.
Pertemuan tersebut memunculkan harapan akan tercapainya solusi atas krisis yang memicu kemarahan puluhan ribu mahasiswa dan anak muda di berbagai wilayah India. Mereka menuntut Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri karena dinilai bertanggung jawab atas skandal tersebut.
Usai pertemuan, para pemimpin CJP menyatakan pemerintah meminta waktu hingga Sabtu (25/7) sore waktu setempat untuk memberikan tanggapan atas tuntutan pengunduran diri Menteri Pendidikan.
Demontrasi Damai Berlanjut
CJP menegaskan aksi demonstrasi akan terus berlangsung secara damai hingga tiga tuntutan utama mereka dipenuhi.
Selain mendesak pengunduran diri Dharmendra Pradhan, kelompok tersebut meminta pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menjamin tidak akan ada proses pidana terhadap para pengunjuk rasa.
Mereka juga menuntut pembayaran kompensasi sebesar sekitar US$105.000 kepada keluarga mahasiswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah skandal kebocoran dan pembatalan ujian nasional.
Gelombang protes ini dinilai menjadi tantangan politik terbesar bagi pemerintahan Narendra Modi sejak Bharatiya Janata Party (BJP) berkuasa pada 2014. Partai-partai oposisi turut menyuarakan tuntutan para demonstran dan mengganggu jalannya sidang parlemen yang mulai bersidang pekan ini.
Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial pada Kamis malam, Modi mengatakan kabinet federal India akan membahas rancangan amendemen undang-undang untuk memberikan hukuman lebih berat kepada pelaku kebocoran soal ujian dan mendorong pengesahannya di parlemen sesegera mungkin.
Namun, usulan tersebut ditolak para demonstran. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan ujian nasional agar kebocoran tidak terus berulang.
“Unjuk rasa berskala nasional akan tetap berlanjut. Kami tidak akan mundur. Kesadaran yang nyata dimulai dari akar rumput dan itulah yang benar-benar kita butuhkan,” ujar Das, salah seorang pemimpin gerakan.
Lahirnya Partai Rakyat Kecoa
Di tengah gelombang protes, muncul fenomena politik baru bernama Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Rakyat Kecoa. Kelompok satir ini menggunakan maskot kecoa sebagai simbol perlawanan. Kecoa dipilih karena dianggap sebagai makhluk yang keras kepala, dibenci, namun sulit dimusnahkan.
Dalam waktu kurang dari sepekan, CJP berhasil menarik jutaan pengikut di media sosial dan menjadi perhatian media nasional maupun internasional. Popularitasnya bahkan membuat kalangan politisi senior ikut menyoroti kemunculan gerakan tersebut.
Kemunculan CJP bermula dari pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, yang dalam sebuah persidangan diduga membandingkan anak-anak muda yang menganggur lalu beralih ke dunia jurnalisme dan aktivisme dengan “kecoa” dan “parasit”.
Surya Kant kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataannya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki “ijazah palsu dan tidak sah”, bukan kepada generasi muda India secara umum. Namun, pernyataan tersebut telah lebih dahulu viral di media sosial dan memicu kemarahan publik.
Dari kontroversi itulah lahir gagasan satir Cockroach Janta Party, yang namanya merupakan parodi dari Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan organisasi pembela hak asasi manusia menilai kebebasan pers serta kebebasan sipil di India mengalami kemunduran selama pemerintahan BJP. Pemerintah India membantah tuduhan tersebut.
