catrawarta.com - Pada 23 September 1896, seorang anak laki-laki lahir di Kampung Beureueh, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Aceh. Kelak, namanya akan melekat dalam salah satu bab paling rumit dalam sejarah Aceh dan Republik Indonesia. Anak itu bernama Muhammad Daud.
Dia kemudian dikenal sebagai Teungku Muhammad Daud Beureueh atau lebih akrab disapa Ayah Daud. Nama Beureueh berasal dari kampung kelahirannya. Terlahir di wilayah uleebalangschap Keumangan, sehingga nama tersebut sekaligus menjadi penanda asal-usulnya: Muhammad Daud dari Beureueh.
Ayahnya, Tjoet Ahmad atau Keuchik Ahmad, disebut merupakan keturunan Pattani. Ibunya bernama Tjut Manyak.
Tidak Menempuh Pendidikan Formal
Daud tidak menempuh pendidikan formal. Dunia pendidikannya adalah dayah. Ia belajar agama di sejumlah dayah di Sigli, tempat ia membangun dasar pengetahuan keislaman yang kemudian membentuk jalan hidup dan pemikirannya.
Pada 1914, ketika masih relatif muda, Daud menikah dengan Halimah di Usi Meunasah Dayah, Kecamatan Mutiara, Pidie. Dari pernikahan itu lahir tujuh anak. Setelah itu Daud menikah dengan Hajjah Asma dan dikaruniai lima anak.
Namun, kehidupannya tidak berhenti di lingkungan keluarga dan dayah. Daud mulai masuk ke ruang yang lebih luas: pendidikan, dakwah, politik, dan perjuangan.
Dari Dayah ke PUSA
Tidak pernah mengenyam pendidikan formal bukan berarti Daud berhenti belajar. Justru dari lingkungan pendidikan keagamaan itulah ia kemudian melahirkan gagasan mengenai perubahan di Aceh.
Pada 5 Mei 1939, Daud menjadi salah satu tokoh yang mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi ini membawa agenda peningkatan syariat Islam, kemajuan pendidikan, sekaligus upaya menyatukan pemahaman ulama Aceh agar perbedaan tidak berkembang menjadi perselisihan. PUSA kemudian menjadi salah satu kekuatan penting dalam perubahan sosial-keagamaan di Aceh.
Daud berada di kelompok ulama yang dikenal sebagai kaum muda. Pandangannya tidak selalu sejalan dengan ulama tradisional atau kaum tua. Perbedaan itu kelak ikut menjadi salah satu sisi kontroversial dalam perjalanan hidupnya.
”Kontroversi, dibenci sebagian ulama tradisional (kaum tua), karena dia ulama dari kaum muda. Didukung oleh PUSA tapi ditentang oleh beberapa ulama kharismatik Aceh seperti Syekh Mudawali Al Khalid dan lainnya,” kata Hasbullah, Pamong Budaya Ahli Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, kepada catrawarta.com, Kamis (17/9/2026).
Memilih Republik Indonesia
Ketika Jepang menduduki Indonesia, Daud berpartisipasi dalam Maibkatra dan bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan. Namun, memasuki masa kemerdekaan, sikap politiknya semakin jelas. Dia memilih Republik Indonesia.
Ketika Hubertus van Mook berkunjung ke Aceh dan menawarkan gagasan mengenai masa depan politik Indonesia, Daud disebut tetap memilih berada dalam Republik Indonesia. Pilihan tersebut menempatkannya di antara tokoh Aceh yang berperan dalam mempertahankan republik pada masa revolusi.
Pada akhir 1945, Daud berkarier di Kantor Urusan Agama. Setahun kemudian, muncul sebagai salah satu tokoh utama pendirian Masyumi di Aceh. Peran politiknya semakin besar.
Jadi Gubernur Aceh
Pada 1947, pemerintah pusat mengangkat Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Jenderal Mayor.
Jabatan itu bukan sekadar kedudukan administratif. Masa tersebut merupakan periode ketika Republik masih mempertahankan keberadaannya di tengah konflik bersenjata dengan Belanda.
Pada 1 Juni hingga Oktober 1948, Daud juga menjabat Komandan Divisi X di Komandemen Sumatra. Jabatan gubernur militernya bertahan hingga Mei 1949. Setelah jabatan tersebut dihapus, Daud kemudian menjadi Gubernur Aceh. Dia juga dipercaya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh.
Ketika Harapan Bertemu Kenyataan
Ada satu peristiwa yang kemudian menjadi bagian penting dari hubungan Daud Beureueh dengan Presiden Soekarno. Pada Juni 1948, Soekarno bertemu dengan Daud Beureueh ketika melakukan kunjungan ke Aceh.
Dalam pertemuan itu, Daud menyampaikan harapan agar Aceh memperoleh keleluasaan menjalankan syariat Islam setelah perang kemerdekaan berakhir.
Catatan mengenai pertemuan tersebut kemudian menjadi bagian dari narasi sejarah mengenai hubungan keduanya. Namun, perjalanan politik Indonesia setelah itu bergerak ke arah yang berbeda.
Pemerintah pusat menegaskan Indonesia sebagai negara nasional berdasarkan Pancasila, bukan negara teokrasi yang berlandaskan agama tertentu.
Hubungan Menjadi Tegang
Perbedaan pandangan mengenai masa depan Aceh, termasuk persoalan syariat Islam dan hubungan dengan pemerintah pusat, perlahan berubah menjadi ketegangan politik.
Ketegangan semakin tajam ketika pemerintah melakukan razia besar-besaran terhadap senjata di Aceh. Di pihak Daud Beureueh dan kelompok pendukungnya, kebijakan itu dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat Aceh.
Situasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian ketegangan yang akhirnya membawa Daud ke jalan yang berbeda dengan Pemerintah Republik Indonesia.
21 September 1953
Pada 21 September 1953, pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) meletus di Aceh. Tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan Republik itu kini berhadapan dengan Pemerintah Pusat.
Perubahan tersebut menjadi salah satu paradoks terbesar dalam perjalanan politik Daud Beureueh: seorang tokoh yang pernah memegang jabatan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo atas nama Republik kemudian memimpin gerakan bersenjata yang menentang pemerintah pusat.
Namun, perjalanan menuju pemberontakan itu tidak berdiri sendiri. Menurut Hasbullah, Daud juga merupakan bagian dari pergolakan politik Aceh pada awal kemerdekaan, termasuk konflik yang dikenal sebagai Peristiwa Cumbok.
Menghabisi Feodalisme di Aceh
”Teungku Daud Beureueh juga terlibat pembersihan feodalisme di Aceh pada awal kemerdekaan 1945 sampai awal 1946 dengan tragedi Cumbok yang berdarah-darah dalam menghabisi feodalisme di Aceh,” ujar Hasbullah. Menurutnya, pergolakan tersebut berdampak terhadap sejumlah tokoh dan keluarga Aceh.
Banyak lagi tokoh yang terpaksa tidak kembali ke Aceh seperti keluarga Teuku Ibrahim Alfian (sejarawan UGM) dan Teuku Jacob rektor UGM. Keluarga mereka semua korban dari peristiwa berdarah di awal kemerdekaan di Aceh.
Peristiwa Cumbok sendiri merupakan bagian dari pergulatan kekuasaan di Aceh pada masa awal revolusi dan melibatkan pertentangan antara kelompok ulama dan elite uleebalang. Karena itu, penilaian terhadap posisi masing-masing tokoh dalam peristiwa tersebut menjadi bagian dari historiografi yang terus dibaca dan diperdebatkan.
Sembilan Tahun di Belakang Barisan
Pemberontakan DI/TII Aceh berlangsung sekitar sembilan tahun. Di sisi lain, para ulama tradisional di Aceh tidak seluruhnya mendukung gerakan tersebut. Menurut Hasbullah, sejumlah ulama tradisional justru menentang DI/TII Aceh pada 1953.
Konflik yang panjang akhirnya menemukan jalan keluar melalui proses mediasi dan persuasi. Sejumlah tokoh terlibat dalam upaya mengakhiri konflik, antara lain Gubernur Ali Hasjimy dan Pangdam Iskandar Muda Kolonel Muhammad Jasin.
Kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Ikrar Lamteh menjadi salah satu titik penting berakhirnya pemberontakan Daud Beureueh.
Hasbullah melihat perjalanan Daud tidak bisa hanya dibaca dari satu sisi. Di satu sisi, dia merupakan tokoh yang memperjuangkan gagasan Islam dalam kehidupan masyarakat dan politik Aceh. Di sisi lain, pernah menjadi bagian penting dari perjuangan mempertahankan Republik Indonesia.
”Dia mempertahankan Aceh dalam NKRI dan kemudian beliau menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo,” ujar Hasbullah.
Menepi dari Panggung Politik
Setelah konflik berakhir, Daud Beureueh mundur dari panggung politik. Pada masa Orde Baru, ruang geraknya semakin terbatas. Ia pernah dipenjara dan menjalani masa-masa akhir kehidupannya jauh dari panggung politik yang pernah membesarkan namanya. Daud Beureueh wafat pada 1987.
Namun, kematiannya tidak serta-merta mengakhiri perbincangan mengenai dirinya. Nama Daud tetap hadir ketika sejarah Aceh dibicarakan: tentang ulama dan kaum muda, PUSA dan pendidikan, perjuangan kemerdekaan, hubungan Aceh dengan pemerintah pusat, syariat Islam, Peristiwa Cumbok, hingga DI/TII.
Hampir dua dekade setelah Daud Beureueh mengakhiri pemberontakannya, Aceh kembali memasuki babak konflik bersenjata.
Gerakan Aceh Merdeka
Pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang membawa agenda pemisahan Aceh dari Republik Indonesia.
Konflik tersebut berlangsung selama puluhan tahun sebelum akhirnya memasuki jalan damai setelah dialog antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Pada 15 Agustus 2005, kedua pihak menandatangani MoU Helsinki.
Jika sejarah Aceh adalah sebuah sungai panjang, Daud Beureueh merupakan salah satu arus deras di dalamnya. Dia pernah mengalir bersama Republik, kemudian berbelok melawan arus Pemerintah Pusat, sebelum akhirnya berhenti di tepian politik. Tetapi jejaknya tidak hilang.
Dari sebuah kampung kecil bernama Beureueh, seorang anak yang belajar di dayah tumbuh menjadi ulama, organisator, pejuang, pejabat republik, sekaligus pemimpin pemberontakan.
Itulah yang membuat nama Teungku Muhammad Daud Beureueh tetap menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari sejarah Aceh dan perjalanan Republik Indonesia.
