catrawarta.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan sistem kuota dalam program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sudah tidak berlaku.
Mahasiswa yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1-4 berhak memperoleh KIP-K tanpa terikat kuota yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Brian saat berdialog dengan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) di Gedung Rektorat Unpad, Sabtu (15/8/2026).
Kampus Tak Pakai Kuota
Awalnya, Brian merespons pertanyaan Wakil Ketua BEM Kema Unpad 2025, Ezra Al Barra, mengenai kepastian kuota KIP-K bagi calon mahasiswa yang mengikuti jalur mandiri Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).
”Sekarang kampus tidak pakai sistem kuota. Begitu desil 1-4 masuk ke kampus, langsung dapat KIP-K. Kalau dulu pakai kuota, sekarang tidak lagi,” kata Brian.
Dalam forum tersebut, mahasiswa kembali meminta kepastian apakah calon mahasiswa yang masuk desil 1-4 otomatis dinyatakan eligible sebagai penerima KIP-K, terlepas dari jumlah kuota yang tersedia di perguruan tinggi.
”Bisa dijamin semuanya yang desil 1-4 pasti dinyatakan eligible, terlepas dari berapa pun kuota di kampusnya?” tanya mahasiswa. Brian langsung mengiyakan pertanyaan tersebut. Pernyataan itu menjadi sorotan di tengah polemik KIP-K dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri SMUP Unpad 2026.
Polemik KIP-K di Unpad
Persoalan KIP-K mencuat ketika sejumlah calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SMUP Unpad dinyatakan tidak lolos verifikasi kelayakan KIP-K. Berdasarkan informasi yang dihimpun BEM Kema Unpad, sebanyak 127 dari 228 calon mahasiswa disebut tidak lolos proses verifikasi eligibilitas KIP-K dan kemudian dialihkan ke jalur reguler.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena perubahan skema pembiayaan berpotensi memengaruhi kemampuan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Sebelumnya, Unpad menyatakan pendaftar KIP-K yang tidak lolos verifikasi dari universitas maupun pemerintah tetap dapat melanjutkan kuliah melalui skema pembiayaan mandiri. Seluruh pendaftar KIP-K juga tetap diwajibkan melakukan konfirmasi registrasi dan memperbarui biodata sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Perubahan Pengelompokan Kesejahteraan
Persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan pengelompokan kesejahteraan calon penerima bantuan. Desil merupakan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi keluarga yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima sejumlah program bantuan.
Pada 2026, calon penerima KIP-K antara lain diprioritaskan bagi mereka yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4. Namun, posisi desil dapat berubah seiring dengan pemutakhiran data sosial ekonomi.
Kementerian Sosial sebelumnya menjelaskan perubahan posisi desil dapat terjadi akibat pembaruan data kesejahteraan nasional dan tidak selalu menunjukkan adanya peningkatan penghasilan riil keluarga.
Calon mahasiswa yang mengalami perubahan desil juga masih memiliki jalur alternatif untuk mengajukan KIP-K dengan memenuhi persyaratan ekonomi yang telah ditentukan. Di sisi lain, laman resmi SMUP Unpad menyebut peserta yang diterima atau disetujui mendapatkan KIP-K dapat memperoleh pengembalian biaya pendaftaran.
