catrawarta.com - Tidak ada toleransi bagi tindakan asusila. Pelaku harus menjalani proses hukum dan menerima tindakan tegas. Seperti kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, seorang tokoh agama melakukan tindakan asusila kepada puluhan santrinya.
”Saya mengecam keras kejadian pelecehan santriwati yang terjadi di Pati. Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi,” tandas Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan keterangannya yang dimuat di www.wapresri.go.id. Peristiwa tersebut, jelasnya, menimbulkan keprihatinan mendalam sekaligus sorotan publik terhadap keamanan di lingkungan pesantren.
Proses hukum harus segera berjalan. Ia memastikan proses hukum pada pelaku akan dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan.
Wapres menegaskan perlindungan anak merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia menekankan institusi pendidikan, termasuk pesantren, harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Cegah Kejadian Terulang
Gibran menekankan, sekolah maupun pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Ia minta pengawasan dan perlindungan peserta didik akan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Di samping itu, ia minta kepada para pihak terkait, agar para korban mendapatkan pendampingan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga pemulihan psikologis.
Seperti diberitakan liputan6.com, pencabulan yang menimpa santriwati terungkap ketika salah satu korban mengadukan ke seorang pengacara. Terungkap, santri tersebut mengalami pencabulan berkali-kali.
Awalnya, dia mendapat pesan melalui telepon selular untuk menemani pelaku. Korban menolak tetapi pelaku mengancam dengan berbagai alasan. Akhirnya, korban takut dan pencabulan berlangsung terus.
Bukan seorang saja korbannya, ternyata setelah terungkap ada puluhan orang yang menjadi korban asusila pelaku. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan proses hukum sedang berjalan.
