catrawarta.com - Banyak pihak mengkhawatirkan perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Namun, pemerintah menyatakan sebaliknya bahkan inflasi sangat terkendali berada pada level 2,42 persen.
Pengendalian inflasi tersebut menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merupakan capaian positif pada April 2026. Hasil itu, tegasnya, tak harus membuat pemerintah puas. Ia minta tetap menjaga kewaspadaan karena dinamika global sangat fluktuatif.
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April. Namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” ungkap Tito seperti disampaikan Puspen Kemendagri dalam keterangan tertulisnya.
Ia menyatakan itu pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 sekaligus pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/5/2026).
Capaian inflasi menurutnya sangat terkendali dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi global. Hal ini menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi secara terkoordinasi.
Penyumbang Inflasi Tinggi
Tito memberi contoh ada negara yang tingkat inflasinya sudah mencapai 612 persen. Semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat. Indonesia berada pada 2,42 yang artinya sangat terkendali.
Menurutnya, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil dan berkontribusi sebagai faktor penyeimbang, menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.
Karena itu, Mendagri minta semua pemda, terutama wilayah dengan tingkat inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh, segera menuntaskan persoalan distribusi pangan. Khususnya terkait komoditas cabai merah yang masih menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga.
“Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Pada agenda rakor tersebut, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.
Selain itu, ada pula perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog. Mereka mengikuti rapat secara daring.
