catrawarta.com - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menanggapi narasi yang beredar, melarang atau membubarkan nonton bareng film Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Melalu KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak, TNI menyatakan tidak ada instruksi untuk membubarkan nobar film tersebut.
Sebaliknya, ia menegaskan pembubaran merupakan permintaan pemerintah daerah setempat. Tentara hanya merespons pemerintah daerah yang minta pelarangan dan pembubaran supaya tidak ada potensi gangguan keamanan.
Pemerintah setempat, jelasnya, khawatir muncul gangguan keamanan dan ketertiban karena pengumpulan massa. Sehingga muncul permintaan untuk melarang dan membubarkan. Langkah itu bukan instruksi TNI karena memang tidak ada perintah dari pusat untuk melakukan pelarangan atau pembubaran.
”Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah,” jawab Maruli ketika ditanya media di Kompleks Senayan, seperti dikutip dari suara.com.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh mengenai keamanan wilayah. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa minta bantuan aparat misal Kodim untuk mengantisipasi potensi keributan.
Tentara Tidak Antikritik
Maruli mengatakan muatan dalam film tersebut belum tentu benar sehingga perlu disikap secara hati-hati. Ia menambahkan, TNI tidak antikritik, juga termasuk apa yang disampaikan dalam film Pesta Babi.
Seperti diberitakan berbagai media, pemutaran fim Pesta Babi dengan model nonton bareng mendapat hambatan di sejumlah tempat. Bahkan ada pula kampus sebagai institusi akademi juga melarang pemutaran film dan diskusi mengenai Papua.
Selain kampus, juga ada komunitas yang semula berencana memutar dan mendiskusikannya pun terpaksa membatalkan acara. Penyelenggara tidak menyampaikan secara terbuka alasan pembatalan namun sejumlah pihak mengatakan ada ”peringatan”.
Kendati demikian, banyak pula yang lancar dan tidak ada gangguan selama pemutaran film. Biasanya dilanjut dengan diskusi tentang isi film dan mengenai Tanah Papua.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada larangan pemutaran film Pesta Babi. Menteri HAM Natalius Pigai juga menyatakan hal yang sama, bahkan ia mengatakan yang bisa melarang adalah keputusan pengadilan.
