catrawarta.com - Masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 8.5 juta per bulan bisa memperoleh rumah murah bagian dari program 3 juta rumah. Dulu, hanya mereka yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta namun kini ada perubahan dengan menaikkan standar.
Hal itu dilakukan karena ada revisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kepastian hukum bagi warga yang berbeda domisili dalam mengakses program perumahan. Revisi tersebut akan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan secara rinci, revisi dilakukan terutama pada bagian pendapatan MBR yang semula maksimal Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah menjadi Rp 8,5 juta.
Menurutnya, hal ini agar program dapat menyasar masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Mendagri dan Menteri PKP juga ingin membuat dasar hukum supaya masyarakat yang ingin mengakses program perumahan tidak mengacu pada KTP domisili.
”Kita akan revisi kembali. Karena Menteri PKP mau memperluas masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Mendagri dalam keterangan tertulisnya melalui Puspen Kemendagri.
Bebas Bea
Ia juga sedang mengoordinasikan langkah bersama kepala daerah serta membuat kebijakan seperti membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Ditegaskannya, daerah tidak perlu khawatir bakal kekurangan Pendapatan Asli Daerah karena tahun depannya dapat pajak bumi dan bangunan (PBB). Jadi kalau tanah kosong pajaknya ringan, ada bangunannya nanti akan dapat untung sehingga ekonomi berputar.
Selain itu, Mendagri berrsama Menteri PKP rutin melakukan peninjauan langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Belum lama, peninjauan berlangsung di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
Pada kunjungan tersebut, ia memastikan penerima manfaat program secara langsung. Semuanya bergerak langsung door to door, melihat langsung ke lapangan. Dengan demikian, ia dan jajarannya melihat langsung bukan berdasarkan informasi, apalagi hanya di belakang meja.
Ditambahkannya, kawasan Tambora merupakan salah satu daerah terpadat di Indonesia. Di sana banyak perumahan yang tidak layak huni. Pada kesempatan itu, ia melihat dari dekat salah satu rumah kecil yang ditempati 10 orang bersamaan.
