catrawarta.com - Kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini tengah berada di tahap yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Kondisi tersebut tidak akan menguntungkan bagi pemerintah maupun risikonya bagi masyarakat.
”Pemerintah tidak bisa melawan pasar dengan mengatakan kondisi ekonomi sekarang ini masih baik-baik saja secara umum,” ungkap Ekonom Sekolah Vokasi UGM, Yudistira Hendra Permana PhD.
Ia mengungkapkan itu dalam siaran persnya kepada media. Menurutnya pasar keuangan Indonesia terus mengalami gejolak dengan fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun tercatat beberapa kali mengalami pelemahan.
Yudhistira menekankan sekaligus mengingatkan agar pemerintah tidak asal mengeluarkan pernyataan. Pernyataan yang disampaikan terkadang tidak konsisten kebijakan sehingga berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat, khususnya investor.
”Investor kebingungan dalam melihat ekonomi Indonesia, di mana selalu diliputi dengan rasa ketidakpastian,” ujarnya.
Pemerintah Tidak Konsisten
Ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, jelas Yudhistira, dapat ditinjau dari revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang amat terlalu terburu- buru dan terkesan dipaksakan.
Ia menyoroti terbitnya UU P2SK yang baru, padahal undang-undang tersebut baru saja terbit pada tahun 2023. Revisi undang-undang dalam waktu singkat menunjukkan ketidakjelasan arah pemerintah.
Di samping berdampak terhadap investor, kondisi ekonomi sekarang ini turut membuat tekanan bagi masyarakat menengah ke bawah. Meskipun hal itu tidak terasa langsung dampaknya, tetapi dalam jangka waktu 6 bulan hingga satu tahun ke depan akan terasa dengan naiknya inflasi yang merusak daya beli masyarakat.
Apabila kondisi ekonomi belum juga membaik, investor tidak mendapatkan keuntungan di pasar keuangan, sehingga mereka juga tidak akan memindahkan dananya untuk membangun bisnis di sektor riil. Dampaknya, sektor riil tidak akan tumbuh dan risikonya kepercayaan investor bisa turun.
Langkah paling riil menurut Yudhistira yakni konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah. Pada jangka pendek, ia menyarankan pemerintah harus konsisten dan tidak bersikap tergopoh-gopoh dalam mengeluarkan kebijakan setiap kali ada isu yang muncul.
