catrawarta.com - Korban meninggal dalam latihan dasar kemiliteran untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Indonesia sudah 5 orang. Mencegah jatuhnya korban lagi, perlu perubahan pendekatan pelatihan. Mereka lebih memerlukan peningkatan skil untuk menghadapi persaingan ekonomi yang sangat ketat.
Saran tersebut disampaikan pakar kebijakan publik UGM, Dr Subarsono menanggapi jatuhnya korban dalam latsar calon pengelola KDMP. Ia menegaskan ada pun implikasi besar yang terjadi ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik.
Menurutnya, demokrasi dalam koperasi bakal luntur. Koperasi merupakan wadah demokrasi bukan tempat penyeragaman. Karena itu, ia menegaskan penggunaan pendekatan militer dalam berbagai program sipil, terutama dalam KDMP kurang tepat.
Koperasi, jelasnya, merupakan organisasi sipil yang mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi anggota dan musyawarah. Lain halnya dengan organisasi militer memiliki budaya sistem komando, komunikasi satu arah dan absennya budaya dialog.
Hilangnya Budaya Dialog
“Ketika manajer koperasi dilatih secara militeristik, ada potensi akan menggunakan pendekatan militer dalam tatakelola koperasi, dan menggeser budaya demokrasi ke arah sistem komando, komunikasi satu arah, jauh dari partisipasi dan hilangnya budaya dialog,” tandas Subarsono dalam keterangan tertulisnya kepada media.
Budaya inovasi dan kreativitas dalam koperasi juga terancam berkurang akibat pendekatan militer. Calon pengelola bisa terjebak pada SOP yang sudah baku dan hanya sekadar mengejar target. Pegawai serta anggota jadi enggan menyampaikan ide baru, karena ruang dialog hilang diganti dengan sistem komando.
Subardono melihat berbagai kasus pendirian KDMP di lokasi yang tidak tepat, seperti di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk atau di perbukitan atau bahkan di tengah hutan sebagai bukti tidak adanya dialog antara pemegang otoritas KDMP dengan warga setempat. Mereka asal tunjuk dan tidak mau tahu masukan masyarakat, sampai-sampai muncul konflik.
”Masyarakat hanya dipandang sebagai objek dalam kehadiran proyek KDMP sehingga publik tidak akan merasa memiliki,” ujarnya.
Hentikan Pelatihan Militer
Subarsono menambahkan, meninggalnya lima peserta latihan militer menjadi peringatan dan alasan yang kuat untuk menghentikan kegiatan. Ia menyarankan evaluasi total terhadap sistem pelatihan calon pengelola koperasi.
Ia mendorong pemerintah terbuka dan mau mendengarkan pendapat dari para pemangku kepentingan agar bisa menghasilkan model pelatihan yang tepat bagi calon pengelola KDMP sebagai wujud dari implementasi negara demokrasi.
Para calon pengelola lebih banyak memerlukan masukan mengenai perekonomian, tata kelola koperasi dan banyak hal mengenai manajemen. Penguasa harus menghilangkan arogansinya dan menyadari bahwa kebijakan yang telah dibuat telah melahirkan kesalahan. Ia mengingatkan pentingnya kesadaran untuk bersedia menata kembali sistem pelatihan yang sesuai dengan tujuan.
”Luka batin keluarga korban khususnya dan publik pada umumnya akan terobati ketika mendengar bahwa pemerintah bersedia melahirkan kebijakan baru inovasi pelatihan,” tegasnya.
