CATRAWARTA
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

SP3 Kasus Ijazah Jokowi Terbit, Publik Soroti Penggunaan Restorative Justice

Penulis: dhiya 16 Jan 2026 3 menit baca
Diperbarui Januari 16, 2026
Arsip foto - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi memperlihatkan salinan foto copy ijazah presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilegalisir ketika mendaftar sebagai capres pada Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (24/10/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Bagikan:
0

catrawarta.com - Polda Metro Jaya secara resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua tersangka dalam perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yakni Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, Jumat (16/1/2026). Keputusan ini diambil setelah penyidik menerima dan mengakomodasi permohonan restorative justice (keadilan restoratif) dari para pihak, menandai babak baru dalam penanganan hukum kasus yang menyita perhatian publik nasional sepanjang 2025 dan awal 2026.

Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 terhadap Eggi dan Damai berdasarkan hasil gelar perkara khusus yang digelar setelah permohonan restorative justice diajukan kepada penyidik pada 14 Januari 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik mempertimbangkan aspek hukum dan sosial untuk menilai apakah syarat keadilan restoratif telah terpenuhi sebelum menghentikan penyidikan terhadap kedua tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan penghentian penyidikan itu dilakukan “demi hukum berdasarkan keadilan restoratif”, sejalan dengan prinsip pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta kepastian hukum yang adil.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Pernikahan Gusti Sura dan Adimas Rosdian November 2026, Padukan Adat Mangkunegaran dan Tradisi Katolik? →
  2. Warta Cuaca Ekstrem Mengintai Jabodetabek 10-11 Oktober, BMKG Ungkap Wilayah Terdampak →
  3. Warta Tiga Kakak Beradik Meninggal Ditabrak Truk Saat Pastikan Sekolah Libur akibat Kabut Asap Karhutla →
  4. Warta Yusril: Silahkan Polisi hingga KPK Usut Klaster Mewah Lapas Cibinong →
  5. Warta Rocky Gerung Singgung Posisi Wantimpres Saat Komentari Polemik Ijazah Gibran →

Gerak Hukum & Pertemuan dengan Presiden

Langkah menuju SP3 dimulai ketika Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis menemui Presiden Jokowi secara pribadi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 8 Januari 2026. Pertemuan tersebut — menurut Jokowi — merupakan bentuk silaturahmi dan disampaikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian kasus melalui jalur non-peradilan.

Jokowi sendiri menyambut baik itikad baik tersebut dan menyatakan harapannya agar aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian kasus melalui restorative justice, meskipun tidak secara langsung mengomentari substansi permintaan maaf atau pengakuan pihak tersangka.

Restorative justice yang diajukan merupakan pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku terhadap dampak perbuatannya tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dalam konteks ini, Polda Metro Jaya menilai ada dasar yang memadai untuk mengakhiri penyidikan terhadap dua tersangka.

SP3 yang dikeluarkan hanya berlaku untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Penyidik menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka lain dalam kasus yang sama masih berjalan. Berkas perkara beberapa tersangka lain telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, dan penyidikan terhadap yang tersisa masih terus dilanjutkan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli untuk memperkuat berkas.

Kasus ini awalnya mencuat setelah Polda Metro Jaya menerima beberapa laporan dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi pada 30 April 2025, termasuk laporan dari Presiden Jokowi sendiri. Delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dua klaster, dan penanganan kasus ini berjalan sepanjang paruh kedua 2025 menjelang 2026.

Implikasi Hukum & Respons Publik

Keputusan SP3 ini membuka perdebatan baru di ruang publik dan institusi hukum. Sebagian pakar menilai penggunaan restorative justice menunjukkan fleksibilitas hukum untuk meredam konflik, sementara kritikus mempertanyakan apakah langkah itu menciptakan preseden tidak konsisten dalam penanganan perkara yang menyangkut pejabat publik.

Namun dari sisi penegakan hukum, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa keputusan tersebut dibuat secara profesional, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa memengaruhi kelanjutan proses hukum terhadap pihak lain dalam perkara yang sama.

Tags:
#Jokowidodo #Restorative Justice
Penulisdhiya
Jurnalis lulusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga 2025.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Prabowo Lantik Pratikno sebagai Kepala Wantimpres, Rocky Gerung Jadi Anggota

Siswantini Suryandari • 2 Okt 2026
Warta

Denny Indrayana: KPU Korbankan Independensi demi Loloskan Gibran

Siswantini Suryandari • 6 Okt 2026
Warta

Bupati Gowa Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Izin dan TPPU

Siswantini Suryandari • 30 Sep 2026
Warta

Jokowi Hormati Putusan MK soal Syarat Pendidikan Gibran

Siswantini Suryandari • 8 Okt 2026
Warta

Tiga Kakak Beradik Meninggal Ditabrak Truk Saat Pastikan Sekolah Libur akibat Kabut Asap Karhutla

Wiwit • 10 Okt 2026
Warta

Cuaca Ekstrem Mengintai Jabodetabek 10-11 Oktober, BMKG Ungkap Wilayah Terdampak

Wiwit • 10 Okt 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Two men balance on a pile of branches in a smoke filled forest one wearing a uniform and face mask the other in a brown shirt nearby
Warta

Palangka Raya Perpanjang Status Darurat, Warga Luapkan Keluh Kesah Hadapi Kabut Asap Karhutla

Wiwit • 10 Okt 2026
Two story brick house with white and blue accents turquoise balcony railing and arched windows
Warta

BGN Tegaskan Bangunan Tempat Penemuan Mayat Terborgol di Kendal Bukan Dapur MBG

Wiwit • 10 Okt 2026
Kebakaran hutan dan lahan
Warta

Bendung Api Karhutla, BNPB Uji Material Realiza Anti Chamas 

Mutia • 10 Okt 2026
Ilustrasi orangutan
Warta

Orangutan Korban Karhutla di Kalbar Dipulangkan ke Habitat Alami di Batu Nyambu

Mutia • 10 Okt 2026
Gunungkidul night carnival 2026
Catra Wisata

Gunungkidul Night Carnival di Wonosari Hari Ini 10 Oktober 2026, Catat Rutenya 

Mutia • 10 Okt 2026
Untuk mencegah bertambahnya angka perceraian kantor urusan agama kua kecamatan kaliori bekerja sama dengan takmir masjid menghadirkan inovasi kurma
Warta

KUA Kaliori Buka Konsultasi Keluarga di Masjid, Tekan Angka Perceraian

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
Selama 15 tahun pilot berkostum bangau menggunakan pesawat ultraringan untuk mengajari anak anak bangau amerika whooping crane bermigrasi dari wisconsin menuju florida amerika serikat
Catra Cendekia

Pulihkan Populasi, Pilot Berkostum Bangau Ajari Burung Langka Bermigrasi ke Florida

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
Sebanyak 2 762 perusahaan atau 504 persen dari total 5 476 perusahaan yang mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup proper 20242025 masih memperoleh peringkat merah
Catra Cendekia

50,4 Persen Perusahaan Peserta PROPER 2025 masih Berperingkat Merah

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
0
Follow us on
Up Next: Sarat Makna Adilihung, Tradisi Labuhan Sarangan Ditetapkan Sebagai Warisan Takbenda 
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • Youtube
  • Tiktok
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

redaksi@catrawarta.com
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network