catrawarta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, MK menegaskan Program MBG tetap konstitusional sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
Putusan tersebut dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Kamis (30/7/2026).
Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Sa’ed Sipghotulloh Mujaddidi yang menggugat ketentuan mengenai dimasukkannya anggaran Program MBG ke dalam anggaran pendidikan. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.
“Program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan putusan.
MK menjelaskan, pemisahan anggaran tersebut bertujuan untuk menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Program MBG.
“Pemisahan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan memastikan terpenuhi amanat konstitusi atau prioritas anggaran pendidikan, namun juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan berkepastian hukum terhadap penyelenggaraan MBG sebagai program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024,” kata Enny.
Meski anggarannya harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, MK menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap memiliki landasan konstitusional.
“Program pembagian makan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024,” tegas Enny.
Dengan putusan ini, pemerintah pada penyusunan APBN tahun-tahun berikutnya tidak lagi dapat membebankan anggaran Program MBG ke dalam porsi anggaran pendidikan, namun tetap dapat mengalokasikan pendanaannya melalui pos anggaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
