catrawarta.com - Sebanyak 2.722 Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan masa kerja kurang dari lima tahun memilih mengundurkan diri dari statusnya sebagai pegawai pemerintah.
Berdasarkan data statistik resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), mayoritas ASN yang mengundurkan diri berasal dari kelompok usia produktif, yakni 31-40 tahun. Selanjutnya disusul kelompok usia 51-60 tahun atau menjelang pensiun, serta kelompok usia 21-30 tahun.
Fenomena pengunduran diri ASN usia produktif bukanlah hal baru. Tren tersebut mulai terlihat sejak 2022 dan hingga kini masih terus terjadi.
Beberapa Penyebab Utama
Pemerintah menilai fenomena tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang kompleks. Beberapa penyebab utama yang teridentifikasi antara lain masalah kesehatan, penempatan kerja yang jauh dari domisili sehingga terpisah dari keluarga, terbatasnya peluang pengembangan karier, keinginan melanjutkan pendidikan, memilih membangun usaha mandiri, hingga persoalan sistem birokrasi.
Sebagai respons, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengklaim terus memperkuat manajemen talenta serta membangun budaya birokrasi yang lebih adaptif guna meningkatkan kepuasan dan retensi ASN.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional Zudan Arif Fakrulloh. (Sumber: Dok Instagram BKN)
Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya juga mengakui bahwa penempatan kerja yang jauh dari domisili serta keterbatasan penghasilan menjadi salah satu penyebab ASN memilih mengundurkan diri.
Ia mencontohkan seorang dosen Sosiologi yang mendaftar sebagai ASN di Universitas Jambi, namun setelah diterima justru ditempatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Penempatan tersebut dilakukan karena tidak ada pelamar untuk formasi dosen Sosiologi di wilayah tersebut. Kondisi itu memaksa dosen yang berdomisili di Jambi harus pindah ke Kupang sehingga menjadi beban tersendiri.
Bantu Kurangi Beban
Dalam siniar BKN pada 27 Juli 2026, Zudan menjelaskan bahwa BKN telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga membantu mengurangi beban biaya hidup ASN, seperti biaya transportasi, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga.
“Kebijakan ini bukan sekadar memindahkan pegawai, tetapi merupakan bagian dari inovasi manajemen ASN yang tetap berorientasi pada kepentingan organisasi,” kata Zudan.
Menurutnya, setiap keputusan mutasi maupun penempatan ASN didahului dengan pemetaan serta verifikasi kebutuhan unit kerja agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Zudan menegaskan terdapat tiga prinsip utama dalam pelaksanaan manajemen ASN. Pertama, setiap ASN harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan organisasi. Kedua, ASN harus terus didorong untuk memberikan kinerja terbaik sekaligus mengembangkan kariernya. Ketiga, kesejahteraan dan kebahagiaan ASN harus menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas organisasi.
Dekatkan ASN ke Keluarga
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Mendekatkan ASN ke Keluarga dan Domisili yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 842 Tahun 2026. Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 38 ASN di lingkungan BKN telah dipindahkan berdasarkan kebijakan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan manajemen talenta sebagai fondasi pembangunan birokrasi modern.
Melalui pendekatan yang berbasis kompetensi, potensi, dan kinerja, pemerintah berharap ASN dapat ditempatkan pada posisi yang tepat sekaligus menyiapkan talenta terbaik untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah.
