catrawarta.com - Meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengundurkan diri menjadi perhatian serius pemerintah. Fenomena tersebut dinilai sebagai gejala yang mengkhawatirkan karena berpotensi memengaruhi kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengatakan berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada semester pertama 2026, jumlah ASN yang mengundurkan diri mendekati 3.000 orang.
“Jumlah ASN yang resign cukup tinggi. Hasil laporan BKN semester 2026 hampir 3.000 orang. Ini merupakan gejala yang cukup mengkhawatirkan,” kata Tri Widodo kepada Catrawarta.com, Kamis (6/8/2026).
Tidak Sesuai Ekspektasi
Menurut Tri, salah satu penyebab utama tingginya angka pengunduran diri adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi calon ASN dengan realitas pekerjaan yang mereka hadapi.
Banyak ASN baru, kata dia, merasa gaji dan tunjangan yang diterima belum memenuhi harapan. Pegawai CPNS pada awal masa kerja umumnya menerima penghasilan yang relatif setara dengan upah minimum di sejumlah daerah.
“Memang untuk pegawai baru, gajinya belum terlalu menjanjikan. Selain itu, banyak yang tidak bersedia ditempatkan di daerah yang jauh dari tempat tinggal atau jauh dari keluarga,” ujarnya.
Padahal, setiap calon ASN telah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, tidak sedikit pegawai yang berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung berharap tetap bertugas di daerah asalnya.
Penempatan Lokasi Jauh
“Bagi sebagian anak muda perkotaan, penempatan di daerah menjadi kurang menarik. Padahal ASN memiliki fungsi sebagai perekat persatuan bangsa sehingga harus siap ditempatkan di mana pun. Ekspektasi mereka sering kali tidak sesuai dengan kenyataan,” katanya.
Selain persoalan gaji dan penempatan, Tri menilai masih banyak calon ASN yang memiliki persepsi keliru mengenai pekerjaan sebagai aparatur sipil negara.
Menurutnya, anggapan bahwa bekerja sebagai ASN identik dengan pekerjaan yang santai sudah tidak lagi relevan.
“Dulu mungkin ada anggapan pekerjaan ASN relatif santai, pulang lebih cepat, dan hanya mengerjakan rutinitas. Sekarang tuntutan masyarakat jauh lebih tinggi sehingga ASN dituntut terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik,” jelasnya.
Gaya Kepemimpinan ASN
Ia menambahkan, beban birokrasi yang cukup tinggi juga menjadi faktor yang memicu kelelahan kerja (burnout), terutama jika pegawai merasa beban tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima.
Di sisi lain, gaya kepemimpinan di lingkungan kerja juga dapat memengaruhi keputusan ASN untuk mengundurkan diri. Pegawai yang merasa tidak memperoleh ruang berkembang atau hanya dibebani pekerjaan rutin cenderung kehilangan motivasi.
Meski demikian, Tri menegaskan kondisi tersebut tidak terjadi di seluruh instansi pemerintah.
“Tidak semua instansi seperti itu. Banyak instansi yang justru memberikan kesempatan luas kepada pegawai baru untuk belajar, berkembang, dan mengambil peran lebih besar dibandingkan sebelumnya,” pungkasnya.
