catrawarta.com - Dugaan kasus penipuan berkedok rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berskala besar di Jawa Timur resmi bergulir ke jalur hukum.
Sejumlah korban yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah mendatangi Markas Polda Jawa Timur pada Sabtu (8/8/2026) untuk melaporkan pemilik lembaga pelatihan kerja PT PTC berinisial OP yang bermarkas di Sidoarjo.
Skandal yang ramai menjadi sorotan publik di media sosial ini diperkirakan telah menelan total kerugian mencapai lebih dari Rp 20 miliar dengan jumlah korban diduga lebih dari 20 orang.
Memanfaatkan Kedekatan Relasi
Kuasa hukum para korban, Ketut Surya Putra, mengungkapkan bahwa modus operandi pelaku diawali dengan memanfaatkan kedekatan relasi oknum pejabat instansi aktif untuk menggaet para korban.
”Modusnya adalah para korban ini didekati oleh orang-orang yang saat ini masih menjabat di suatu instansi aktif. Namun mereka menawarkan korban untuk bertemu dengan si pelaku OP,” kata Ketut Surya Putra dalam keterangannya pada Minggu (9/8/2026).
Praktik culas tersebut menyasar para peserta yang sempat gagal pada tahap akhir seleksi resmi CPNS periode 2024–2025 di berbagai instansi pemerintah, kejaksaan, kementerian, IPDN, hingga BUMN.
Pelaku Dinas di Instansi Militer
Oknum yang berdinas di instansi militer tersebut kemudian membujuk korban dengan iming-iming kelulusan melalui jalur yang dinamakan ”seleksi susulan”.
Untuk memuluskan aksinya, pelaku mematok tarif fantastis kepada para pendaftar agar bisa dinyatakan lolos seleksi bodong tersebut. Besaran uang yang diminta bervariasi bergantung pada instansi yang dituju oleh calon pegawai.
”Contohnya, misalkan jika ingin masuk di instansi A dia harus merogoh kocek Rp 700 juta, di instansi B dia merogoh kocek Rp 500 juta. Berbeda-beda seperti itu,” ujar Ketut.
Guna meyakinkan para pendaftar, terlapor OP bahkan menggelar serangkaian tes rekayasa mulai dari ujian akademik, tes fisik, tes psikologi, hingga pemeriksaan kesehatan. Pelaku juga melengkapi aksinya dengan menerbitkan dokumen Surat Keputusan (SK) dan jadwal ujian palsu yang menggunakan kop surat resmi lembaga negara.
Dokumen Dinyatakan Fiktif
Kejahatan ini baru terungkap saat para korban mengonfirmasi keabsahan dokumen tersebut secara langsung ke instansi terkait. Hasil pengecekan menunjukkan seluruh surat dan jadwal tes yang diterbitkan oleh pelaku merupakan dokumen fiktif.
”Para korban juga sudah mengecek dari instansi-instansi terkait, ternyata SK dan juga jadwal yang dikeluarkan itu tidak benar, adalah palsu. Surat-surat yang dikeluarkan juga palsu semua. Ada kop surat resmi, ada SK penunjukan, tapi palsu semua,” tutur Ketut.
Meski pada laporan tahap awal baru tercatat lima korban resmi dengan nilai kerugian Rp 3,5 miliar, Ketut menegaskan akumulasi kerugian secara keseluruhan di lapangan telah membengkak dalam jumlah yang amat besar.
”Sudah mencapai kerugian Rp 20 miliar lebih, karena korbannya sudah diduga jelas lebih dari 10 orang,” bebernya.
Para Korban Menerima Ancaman
Penanganan kasus ini sempat menemui kendala karena para korban menerima tekanan dan ancaman dari oknum tertentu agar tidak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Oknum tersebut menakut-nakuti korban bahwa uang mereka akan hangus, bahkan menuding korban bisa terjerat pidana penyuapan.
”Teman dari instansi yang lain juga mengatakan dan mengancam para korban bahwa justru para korbanlah yang salah, karena korban itu telah melakukan tindak pidana penyuapan,” kata Ketut.
Meski belum bersedia merinci secara spesifik identitas kesatuan para oknum yang menjadi perantara bagi tersangka OP, Ketut memastikan bahwa pihak-pihak yang memfasilitasi penipuan ini berlatar belakang militer.
Oknum Instansi Militer
”Saya tidak bisa sebutkan detailnya apakah instansinya seperti apa, tapi yang jelas salah satu instansi yang membawa para korban ini merupakan oknum dari instansi kemiliteran,” tegasnya.
Kini, para korban menaruh harapan besar kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat agar nama baik instansi negara tidak makin tercemar, sekaligus memperjuangkan pengembalian aset milik para korban.
”Harapan saya selaku tim dan kuasa hukum berharap teman-teman kepolisian juga dapat turut serta membantu terkait prosedur ini dan juga laporan ini. Yang diinginkan para korban uang kembali dan juga hukuman untuk pelaku juga dapat dilaksanakan,” pungkas Ketut.
