catrawarta.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Langkah ini merespons keluhan warga di media sosial yang menyindir keberadaan dua struktur fasilitas publik yang letaknya berdekatan namun sama sekali tidak terhubung, hingga dijuluki memiliki konsep love-hate relationship.
Keputusan pembongkaran tersebut diambil setelah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama jajaran Kepala Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfotik pada Minggu (9/8/2026).
”Saya sudah memutuskan bahwa JPO yang satu akan kita bongkar,” tegas Pramono Anung seusai mengunjungi lokasi JPO di kawasan Jalan HR Rasuna Said.
Infrastruktur sudah Tua
Dari peninjauan fisik di lapangan, Pramono menguraikan bahwa kedua JPO tersebut sebetulnya memiliki peruntukan yang persis sama, yakni sebagai sarana penyeberangan warga sekaligus penunjang konektivitas transportasi umum seperti layanan Light Rail Transit (LRT). Kendati demikian, terdapat perbedaan mencolok pada masa pembangunan dan desain arsitektur dari kedua jembatan tersebut.
JPO yang akan dibongkar merupakan infrastruktur tua milik Pemprov DKI yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu, sementara JPO di sebelahnya merupakan bangunan anyar yang didirikan oleh pihak KAI dan LRT Jabodebek untuk menyambungkan Stasiun LRT dengan Halte Transjakarta.
”Yang satu yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama, kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru,” jelas Pramono.
Buruknya Koordinasi Sektoral
Gubernur DKI menilai dualisme penyeberangan di lokasi yang sama ini menjadi bukti nyata buruknya koordinasi serta adanya masalah ego sektoral dalam pengambilan kebijakan pembangunan fasilitas publik pada era kepemimpinan terdahulu.
”Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan. Ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik, sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis,” tutur Pramono.
Persoalan ini berawal ketika JPO lama milik Pemprov DKI tidak lagi berfungsi optimal usai posisi Halte Transjakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek.
Penataan ulang moda transportasi tersebut membuat akses utama penumpang dialihkan sepenuhnya ke JPO integrasi baru buatan LRT Jabodebek, sementara JPO lama terbengkalai tanpa koneksi langsung. Atas pertimbangan efisiensi dan estetika kota, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan segera merobohkan struktur JPO lama era 80-an tersebut.
Sebaliknya, JPO integrasi milik LRT dan KAI akan dipertahankan serta ditingkatkan kualitas fasilitas pendukungnya demi kenyamanan masyarakat pejalan kaki.
