catrawarta.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengintensifkan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengantisipasi potensi krisis kekeringan akibat dampak fenomena El Nino. Langkah mitigasi ini dipastikan berjalan beriringan dengan pemantauan risiko bencana di berbagai wilayah.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr Raditya Jati menyampaikan bahwa pihak pusat secara konsisten memantau potensi risiko iklim berdasarkan pemutakhiran data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
”Jadi yang pertama, kita selalu melihat potensi risiko itu apakah potensi yang akan terjadi. Dampak dari El Nino yang disampaikan oleh BMKG, koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya dengan BPBD, berkoordinasi langsung dengan BPBD, apa yang menjadi penting untuk segera diselesaikan kalau memang ada peluang untuk menjadikan itu bencana,” ujar Raditya usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Komplek Kepatihan, Senin (10/8/2026).
DIY Aman dari Kekeringan Ekstrem
Meskipun ancaman musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah kawasan, Raditya menilai sejauh ini untuk wilayah seperti DIY masih berada dalam kondisi yang relatif aman dan terkendali dari ancaman kekeringan ekstrem.
Kendati demikian, pihak pusat menegaskan komitmennya untuk segera menyalurkan bantuan operasional maupun logistik apabila pemerintah daerah memutuskan untuk menaikkan status menjadi siaga darurat.
”Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat pemerintah pusat belum memberikan dukungan, tapi nanti kalau memang ada siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat nanti kami akan segera dukung sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan,” tegas Raditya.
Distribusi Pasokan Air Bersih
Lebih lanjut, Raditya memaparkan ragam bentuk intervensi yang disiapkan pemerintah pusat untuk menyokong kebutuhan masyarakat di daerah terancam krisis air. Bantuan tersebut berkisar dari distribusi pasokan air bersih hingga rekayasa cuaca untuk pengisian cadangan air daerah.
”Misalnya beberapa daerah bisa kita bantu misalnya dengan tangki air, atau juga mungkin pompa, ataupun juga dukungan untuk modifikasi cuaca kalau diperlukan hujan untuk mengisi waduk dan seterusnya kalaupun itu pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pusat,” katanya menjelaskan.
Selain penyediaan sarana air bersih, ancaman kekeringan yang kerap memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi prioritas penanganan nasional.
Walaupun potensi karhutla skala besar di DIY belum tercatat, pemantauan ketat melalui satelit pengawas titik panas (hotspot) terus digalakkan.
Pantai Kebakaran melalui Satelit
”Sementara untuk DIY kita belum ada, tapi beberapa wilayah termasuk kebakaran hutan lahan sudah, sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dukungan misalnya ada pesawat atau helikopter untuk surveillance, kita pantau pemantauan melalui satelit tentang hotspot yang memungkinkan terjadinya kebakaran dan potensi risiko daerah mana saja yang memiliki potensi risiko kebakaran, dan ini kita pantau terus,” tuturnya.
Langkah pencegahan dampak buruk kekeringan dan kebakaran ini diakui Raditya telah mendapat atensi langsung dari tingkat pimpinan tertinggi negara. Kesiapsiagaan lintas instansi seperti TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, hingga jajaran relawan di lapangan dioptimalkan agar penanganan dapat dilakukan secara dini.
”Di tingkat pusat pun menjadi perhatian Presiden, bahwa beliau juga memanggil Kepala BNPB, Kepala BMKG, dan seluruh unsur yang terkait supaya agar dapat diantisipasi sedini mungkin sebelum terjadi bencana,” tegasnya.
