catrawarta.com - Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus pembubaran paksa dan gangguan kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Kabupaten Bantul.
Penetapan tersangka ini menjadi langkah aparat penegak hukum pasca-insiden intoleransi yang terjadi pada Minggu, 24 Mei 2026 lalu.
Keputusan penetapan tersangka tersebut diambil oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY setelah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menggelar serangkaian pemeriksaan maraton puluhan saksi.
Polisi Periksa 32 Saksi
”Dalam prosesnya, tim penyidik telah memeriksa setidaknya 32 orang saksi guna mengumpulkan alat bukti yang sah serta memetakan konstruksi hukum secara utuh. Ketiga orang yang kini berstatus tersangka tersebut masing-masing berinisial D (47), BS (54), dan AH (55),” kata Kabidhumas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan SIK, Jumat malam (14/8/2026).
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sangkaan Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah. Penyidik mengenakan Pasal 303 ayat (3) atau Pasal 303 ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar penetapan jeratan hukum bagi para pelaku.
Ihsan mengonfirmasi bahwa pihak Ditreskrimum telah melayangkan surat panggilan resmi kepada para tersangka untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
”Kami mengharapkan para tersangka dapat bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan menjalani proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” ujar Ihsan.
Jaga Wilayah DIY Kondusif
Lebih lanjut, pihak kepolisian menegaskan bahwa penindakan perkara ini merupakan bentuk komitmen penuh pimpinan Polda DIY dalam menjamin kemerdekaan beribadah dan menjaga kondusivitas wilayah Yogyakarta dari segala aksi intoleransi.
”Kami kembali menegaskan komitmen Polda DIY untuk memberikan perlindungan terhadap setiap kegiatan keagamaan dan menindak tegas setiap pelaku intoleran yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah DIY,” tegas Ihsan.
Polda DIY memastikan seluruh rangkaian penyidikan dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Aparat juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada hukum yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan keamanan bersama.
