catrawarta.com - Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera (Balai Gakkum Kehutanan Sumatera), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, menyelidiki kebakaran sekitar 25 hektare kawasan Hutan Produksi di wilayah KPH Lalan Mendis, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
Kebakaran terjadi di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TCP sejak 26 Juli 2026. Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Manggala Agni Daops Sumatera Selatan, BNPB, TNI, Polri, KPH, serta tim PT TCP.
Setelah kondisi terkendali, Tim Balai Gakkum Kehutanan Sumatera melakukan verifikasi lapangan untuk mengidentifikasi titik awal kebakaran dan mengumpulkan bahan keterangan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Api dari Perkebunan Sawit dan Pinang
Berdasarkan hasil verifikasi awal, titik awal kebakaran diduga berasal dari areal perkebunan kelapa sawit dan pinang di dalam kawasan hutan pada areal PBPH PT TCP. Namun, temuan tersebut masih didalami untuk memastikan sumber dan penyebab kebakaran, status penguasaan lahan, serta pihak yang bertanggung jawab.
Tim Balai Gakkum Kehutanan Sumatera telah memeriksa pihak yang diduga menguasai dan mengelola lahan tersebut serta meminta keterangan sejumlah saksi.
Pendalaman dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, keterlibatan pihak lain, serta kepatuhan pemegang izin dalam menjalankan kewajiban perlindungan dan pengendalian kebakaran di areal kerjanya.
Tim juga memasang plang peringatan di lokasi sebagai penanda bahwa areal tersebut berada dalam pengawasan aparat penegak hukum dan tengah dalam proses penyelidikan.
Pemegang Izin Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan kebakaran di Musi Banyuasin harus menjadi peringatan bagi seluruh pemegang izin kehutanan untuk meningkatkan upaya perlindungan di areal kerja selama periode rawan kebakaran.
Kementerian Kehutanan sebelumnya telah mengingatkan perusahaan pemegang PBPH mengenai kewajibannya dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lokasi usahanya.
”Musim kemarau dan kondisi El Niño meningkatkan risiko kebakaran, maka tanggung jawab pemegang izin juga harus meningkat. Setiap perusahaan wajib memastikan arealnya dijaga, sistem pencegahan berjalan, dan potensi kebakaran ditangani sejak dini,” kata Dwi Januanto dalam keterangan pers, Kamis (20/8/2026).
Dia menegaskan penegakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan yang menyebabkan kebakaran.
Dalami Penyebab Kebakaran Hutan
”Jangan menunggu api membesar baru bertindak. Jika ditemukan kesengajaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan yang menyebabkan kebakaran, penegakan hukum akan berjalan. Ini menjadi peringatan bagi seluruh pemegang izin bahwa menjaga dan melindungi areal kerjanya merupakan bagian dari tanggung jawab usaha kehutanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto mengatakan pihaknya akan mendalami penyebab kebakaran secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.
”Apabila ditemukan bukti adanya kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan, setiap pihak yang bertanggung jawab akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hari.









