catrawarta.com - Sekda DIY Ni Made menegaskan data yang dimiliki pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk dibandingkan dengan data pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai sumber data justru perlu diselaraskan agar dapat saling melengkapi dalam menggambarkan kondisi masyarakat.
”Bukan kita mau, apa ya, istilahnya membandingkan data ya. Tapi menyelaraskan data,” tegas Ni Made.
Menanggapi keluhan Pemda DIY tersebut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa perubahan desil berkaitan dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Endang, DTSEN merupakan basis data yang mengintegrasikan berbagai informasi sosial dan ekonomi untuk mendukung kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Integrasi Berbagai Sumber Data
”DTSEN dibangun melalui integrasi berbagai sumber data (Regsosek, DTKS, dan P3KE yang diperkaya dengan data PLN, BPJS Kesehatan, dan lainnya), kemudian dipadankan dengan data administrasi kependudukan,” kata Endang, Kamis (20/8/2026).
Endang menjelaskan, dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Data tersebut kemudian diperingkat dan dibagi menjadi 10 kelompok yang disebut desil.
Desil 1 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Desil Bukan Ukuran Pendapatan
Penentuan posisi desil tidak hanya didasarkan pada pendapatan keluarga. Menurut Endang, terdapat 41 variabel yang digunakan dalam proses pemeringkatan.
Variabel tersebut mencakup identitas keluarga, kondisi dan kualitas tempat tinggal, kepemilikan aset, serta kondisi anggota keluarga seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, penyandang disabilitas, dan penyakit kronis.
Karena itu, Endang menegaskan desil tidak dapat disamakan dengan besaran pendapatan dan tidak bisa menjadi label mutlak yang menyatakan seseorang kaya atau miskin.
Dia menjelaskan, DTSEN juga terus diperbarui dan hasil pemutakhirannya tersedia setiap tiga bulan. Dengan adanya pembaruan tersebut, kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah dan posisi desilnya pun dapat mengalami perubahan.
”Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kualitas data sehingga bisa saling melengkapi,” ujarnya.
Warga Bisa Ajukan Pemutakhiran Data
Endang mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan posisi desil yang tercantum dapat mengajukan pemutakhiran data secara mandiri.
Pemutakhiran dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos atau Kanal Cek DTSEN. Namun, pengajuan tersebut tidak serta-merta mengubah posisi desil karena data harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan validasi.
Dengan demikian, desil sebaiknya dipahami sebagai gambaran posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan data yang tersedia saat pemutakhiran. Posisi tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi serta pembaruan data dari berbagai sumber.
