catrawarta.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty buka suara mengenai polemik aturan hijab calon kadet putri di Universitas Pertahanan (Unhan) yang sempat mencuat secara luas di media sosial.
Saadiah menyebut, Unhan sekaligus Kementerian Pertahanan (Kemenhan) harus memberikan kejelasan terkait aturan penggunaan hijab bagi para calon kadet putri.
Jika memang terdapat aturan demikian, Saadiah menegaskan Unhan semestinya menerangkan hal ini di awal proses seleksi sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi calon kadet putri.
Negara Harus Menjamin Keadilan
”Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi,” terang Saadiah dalam keterangan persnya, dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (23/8/2026).
Saadiah menyebut jika kampus berbasis pertahanan memang memiliki aturan dan serangkaian standar kedisiplinan ketat. Dia menjelaskan sederet aturan tersebut harus jelas dan transparan agar dapat dimengerti para calon kadet sebelum menyetujui untuk menjalani pendidikan usai dinyatakan lolos seleksi.
”Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan (fairness) dalam proses seleksi,” tegasnya.
Negara Tak Boleh Hadirkan Dualisme
Menurutnya, kebutuhan disiplin institusi perlu dibedakan dengan pembatasan terhadap hak warga negara. Saadiah menekankan agar negara tak boleh menghadirkan dualisme bagi masyarakat untuk memilih antara keyakinan atau pendidikan.
”Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara,” tegasnya.
Sebaliknya, negara justru harus hadir untuk mengakomodir keduanya agar putra-putri terbaik bangsa bisa mengabdi di jalan yang sesuai dengan passion mereka di bidang pertahanan.
”Jangan sampai anak-anak terbaik bangsa dihadapkan pada pilihan antara mengabdi kepada negara dan mempertahankan keyakinannya. Negara harus mampu menghadirkan sistem yang disiplin, profesional, adil, dan konstitusional,” tandas Saadiah.
Kadet Putri Dilarang Gunakan Hijab di Unhan
Sebelumnya, isu dugaan larangan penggunaan hijab bagi calon kadet putri di Universitas Pertahanan (Unhan) mencuat setelah pengakuan seorang calon mahasiswi Fakultas Kedokteran Militer, Asma Wafa Andina, viral di media sosial.
Dia memilih mengundurkan diri setelah merasa ditekan oleh aturan lisan yang mewajibkan pencopotan jilbab selama masa pendidikan, meski aturan tertulis resmi kampus memfasilitasi penggunaan hijab saat proses seleksi.
Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah adanya larangan resmi dan menegaskan bahwa Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tidak membatasi atribut keagamaan.
Kemhan mengklarifikasi bahwa pelepasan jilbab hanya diberlakukan sementara demi faktor keamanan dan keleluasaan bergerak selama Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) di Akademi Militer (Akmil).
