catrawarta.com - Gerakan Tabayun Advokasi dan Keadilan (Gertak) melaporkan KH Musta’in Syafi’i ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong terkait ceramahnya yang dinilai menyinggung Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Ketua Gertak Nawawi SH mengatakan laporan tersebut bernomor 002/LP-Pengaduan/GRTK/VIII/2026. Laporan dibuat setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan pemberian somasi disebut tidak membuahkan hasil.
”Langkah hukum ini diambil untuk mencari kebenaran dan menjaga marwah ulama. Namun, kami tetap membuka ruang tabayun dan islah,” ujar Nawawi dalam tayangan video, Senin (24/8/2026).
Dalam laporan itu, Gertak mencantumkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta sejumlah pasal dalam KUHP baru, termasuk ketentuan terkait pencemaran nama baik dan fitnah.
LAPOR: Gerakan Tabayun Advokasi dan Keadilan (Gertak) melaporkan KH Musta’in Syafi’i ke Bareskrim Polri. (Sumber: Dok Koran Satu)
Alumni Tebuireng Kawal Kasus
Menanggapi laporan tersebut, Tim Advokasi dan Pengawalan Hukum Alumni Tebuireng (TAAT) menyatakan akan mengawal proses hukum yang dihadapi KH Musta’in Syafi’i.
Koordinator TAAT Mirwansyah mengatakan alumni Tebuireng tidak akan tinggal diam ketika salah satu kiai Tebuireng menghadapi proses hukum.
”Alumni Tebuireng tidak akan tinggal diam ketika kiai Tebuireng menghadapi proses hukum. TAAT akan hadir, mengawal, dan mengambil langkah hukum secara tegas sesuai aturan,” kata Mirwansyah dalam keterangan tertulis.
TAAT menegaskan pengawalan tersebut bukan bentuk arogansi ataupun upaya mengintervensi aparat penegak hukum. Menurut Mirwansyah, langkah itu merupakan tanggung jawab moral alumni untuk memastikan hak-hak hukum seorang kiai tetap terlindungi.
”Kami menghormati hak setiap warga negara untuk membuat laporan. Namun, proses hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam nasihat, kritik, atau pandangan seorang kiai,” ujarnya.
Koordinator Tim Advokasi dan Pengawalan Hukum Alumni Tebuireng (TAAT), Mirwansyah. (Sumber: Dok pribadi)
TAAT juga meminta publik tidak menggali opini berdasarkan potongan video atau kutipan yang dinilai berada di luar konteks.
Menurut mereka, persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme tabayun, musyawarah, serta proses hukum yang adil apabila memang harus ditempuh melalui jalur hukum.
”Membela kiai bukan berarti menutup ruang kritik. Membela kiai berarti memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan konteks yang utuh, fakta, ilmu, adab, dan keadilan,” kata Mirwansyah.
TAAT turut mengingatkan masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Mereka meminta tidak ada penghakiman di ruang publik sebelum proses hukum selesai dan alat bukti yang sah diuji.
Usulan Kiai Musta’in soal “KPK” di NU
Kasus ini bermula dari potongan video ceramah KH Musta’in Syafi’i yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, KH Musta’in mengusulkan agar Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lembaga semacam “KPK” internal untuk mengawasi para pejabat di lingkungan organisasi.
Ia juga mendorong adanya audit kekayaan dengan mekanisme pembuktian terbalik. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen pengawasan hingga memungkinkan pejabat organisasi yang terbukti bermasalah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Pernyataan tersebut kemudian dilaporkan GERTAK ke Bareskrim Polri. KH Musta’in Syafi’i diadukan atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan fitnah terhadap Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Sementara itu, pihak TAAT menilai isi ceramah perlu dilihat secara utuh dan tidak semata-mata berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial.
