catrawarta.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mendalami data lebih dari 1,4 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol) berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Kemensos melakukan penyisiran dan verifikasi untuk memastikan aktivitas judol benar-benar dilakukan oleh penerima bansos atau terdapat pihak lain yang menggunakan identitas maupun rekening mereka.
”Dari data yang kita terima dari PPATK, kita dalami, kemudian kita sisir, dan kita terus berusaha memastikan bahwa penerima bansos yang terindikasi main judi online, kita beri kesempatan untuk melakukan klarifikasi,” kata Gus Ipul seusai menghadiri kegiatan di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2026) malam.
Janji Tidak Mengulangi
Menurut Gus Ipul, sebagian penerima bansos telah melakukan klarifikasi. Mereka menyatakan sudah tidak bermain judol sejak tahun lalu dan berjanji tidak mengulangi aktivitas tersebut.
”Sampai sekarang ini jumlahnya lebih besar, 1,4 juta kita sedang dalami, dan sebagian di antaranya telah melakukan klarifikasi. Artinya, mereka sudah tidak main judol lagi sejak tahun lalu dan mereka berjanji untuk tidak melakukan judol lagi,” ujarnya.
Banyak Dilakukan Anggota Keluarga
Gus Ipul mengungkapkan, hasil penelusuran sementara menunjukkan aktivitas judol tidak selalu dilakukan langsung oleh penerima bansos. Sebagian dilakukan anggota keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK), seperti suami, istri, anak, atau cucu.
”Jadi yang pengurus itu adalah penerima manfaat yang tertera dalam rekening penerima bansos. Sementara yang bukan pengurus itu adalah keluarganya, bisa suami, bisa istri, atau bisa anak-anaknya, atau cucunya yang satu KK,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Gus Ipul, menunjukkan adanya kemungkinan identitas atau rekening penerima bansos digunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi judol.
Pasangan Tak Mampu Tidak Terima Bansos
Salah satu kasus dialami Darmo (61) dan Dayat (77), penerima bansos asal Pekalongan. Keduanya tidak lagi menerima bansos pada awal 2026 setelah masuk dalam data penerima yang terindikasi aktivitas judol.
Kasus tersebut menjadi bagian dari temuan Kemensos mengenai kemungkinan penggunaan identitas penerima bansos oleh pihak lain.
Gus Ipul menegaskan proses verifikasi membutuhkan waktu untuk memastikan bansos benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak.
”Jadi ini hal yang penting, yang menjadi bagian ke depan agar bansos semakin tepat sasaran dengan data yang semakin akurat,” katanya.
Kemensos juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pilar-pilar sosial untuk memberikan edukasi serta sosialisasi kepada penerima manfaat.
1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Judol
Selain data penerima bansos, Kemensos juga menerima data sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi melakukan aktivitas judol.
”Kita juga menerima data pegawai-pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judol, apakah itu PNS atau P3K,” ujar Gus Ipul.
Kemensos saat ini melakukan penelusuran terhadap data tersebut. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi dapat berupa peringatan, penundaan tunjangan kinerja (tukin), penurunan pangkat hingga pemberhentian. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sanksi dapat berupa tidak diperpanjangnya kontrak.
”Kita sedang telusuri dan pasti kita akan ambil tindakan, mulai dari peringatan, penurunan pangkat, penundaan tukin. Bagi teman-teman P3K bisa jadi nanti tidak akan kita perpanjang kontraknya. Jadi akan tetap kita ambil tindakan-tindakan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada,” pungkas Gus Ipul.
