catrawarta.com - Masyarakat kecewa dengan proses serta putusan kasus air keras yang menimpa aktivis demokrasi, Andrie Yunus. Pada sidang banding, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 justru meringankan para pelaku yang membuat cacat permanen korban.
Pada pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut.
”Masalahnya bukan hanya hukuman yang lebih ringan. Putusan memperlihatkan bagaimana peradilan militer gagal memastikan pertanggungjawaban yang setimpal ketika anggota militer melakukan kejahatan serius terhadap warga sipil,” ungkap Muhammad Isnur dari YLBHI mewakili Koalisi.
Selain dirinya, beberapa yang ikut mengecam putusan yakni Ardi Manto Adiputra (Imparsial), Dimas Bagus Arya (KontraS), Usman Hamid (Amnesty International Indonesia), Al Araf (Centra Initiative), Julius Ibrani (Indonesia RISK Centre).
Hukuman Ringan Pelaku TNI
Koalisi menjelaskan dalam perkara penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus, putusan justru meringankan pidana Serda Edi Sudarko, yang dipangkas dari tiga tahun menjadi dua tahun enam bulan, pidana Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono dikurangi dari dua tahun enam bulan menjadi dua tahun, dan pemecatan keduanya dari dinas militer dibatalkan.
Putusan tersebut, jelas Koalisi, tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa, ia mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap hukum dan keselamatan setiap warga yang berani mengawasi kekuasaan.
”Ketika pidana dikurangi dan pemecatan dihapus, tanpa pertimbangan yang terbuka serta meyakinkan mengenai beratnya perbuatan, dampak permanen terhadap korban, dan penyalahgunaan akses institusional, publik menerima pesan yang berbahaya, status prajurit dapat menjadi perisai dari konsekuensi hukum dan kedinasan yang tegas,” papar Isnur.
Kejahatan Terencana Bukan Persoalan Biasa
Menurut Isnur, serangan air keras terhadap Andrie Yunus bukan penganiayaan biasa. Ini adalah serangan terencana terhadap seorang pembela HAM. Pelaku membuat korban mengalami luka berat, membatasi kehidupan korban, dan menebar ketakutan kepada siapa pun yang berani mengawasi kekuasaan.
Karena itu, keadilan tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku lapangan. Negara wajib mengungkap rantai perintah, motif, perencanaan, penggunaan sumber daya, dan kemungkinan tanggung jawab atasan.
”Tanpa pengungkapan menyeluruh, kebenaran akan tetap terpotong dan akuntabilitas hanya menyentuh mereka yang berada di lapisan paling bawah,” tandasnya.
Konflik Kepentingan Sulit Dihindari
Isnur menegaskan, Koalisi sejak awal menolak tindak pidana umum terhadap warga sipil diperiksa melalui peradilan militer. Ketika penyidik, penuntut, hakim, terdakwa, dan administrasi perkara berada dalam lingkungan institusi yang sama, konflik kelembagaan sulit dihindari.
”Dalam perkara yang menyentuh kepentingan institusi, rantai komando, dan karier prajurit, independensi tidak cukup diklaim. Independensi harus terlihat, dapat diuji, dan benar-benar dipercaya oleh korban maupun publik,” tegasnya.
Dia menandaskan, Reformasi 1998 telah memberi arah yang jelas, prajurit TNI semestinya diadili di peradilan militer hanya untuk pelanggaran pidana militer, sedangkan tindak pidana umum harus diperiksa di peradilan umum.
Namun, praktik berdasarkan UU No 31/1997 masih mempertahankan yurisdiksi berdasarkan status pelaku, bukan sifat kejahatannya. Akibatnya, perbuatan pidana yang sama dapat diproses dengan standar berbeda hanya karena pelakunya seorang prajurit.
Ketimpangan tersebut mencederai persamaan di hadapan hukum dan memaksa korban sipil mencari keadilan dalam mekanisme yang tidak mereka pilih serta sulit mereka awasi.
