catrawarta.com - Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita pernah mengusulkan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul masih adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Amithya mendesak agar pemerintah melakukan perubahan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG sebelum pelaksanaannya dilanjutkan secara lebih luas.
”Kalau masih banyak kekurangan dan belum ada perbaikan yang signifikan, sebaiknya dihentikan,” kata Amithya, 18 Juni 2026.
Sebelumnya, pada 15 Juni 2026, Amithya juga menyampaikan pandangan serupa saat menemui mahasiswa yang menggelar aksi penolakan terhadap program MBG.
Hentikan dan Evaluasi Total MBG
Menurut Amithya, DPRD Kota Malang selama ini melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Aspirasi dan tuntutan mahasiswa terkait MBG, kata dia, akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
”Yang banyak dikritisi adalah kebijakan pusat. Kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman kepada DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut,” katanya.
Pernyataan Amithya kembali ramai diperbincangkan di media sosial setelah serangkaian kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG terjadi di sejumlah daerah.
Rekor Keracunan MBG
Kasus terbaru terjadi di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 777 siswa dan guru SMAN 1 Lasem dilaporkan mengalami gejala sakit perut massal setelah menyantap menu MBG pada awal September 2026.
Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah, antara lain Sumatra Utara, Sidoarjo, Toraja, dan Jombang.
Di Jombang, kasus tersebut bahkan berdampak pada kondisi psikologis para siswa. Ratusan ompreng MBG yang dikirim dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMPN 1 Kabuh, Jombang, tidak disentuh para siswa pada Kamis (3/9/2026).
Trauma Santap MBG
Para siswa disebut masih trauma setelah sebelumnya sejumlah murid mengalami mual dan muntah usai menyantap makanan dari program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono marah dan geram karena kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG masih terus terjadi.
Dalam video yang diunggah melalui media sosial pribadinya, Sudaryono menyoroti dugaan kelalaian dalam distribusi makanan pada kasus keracunan massal di Lasem.
Menurut dia, makanan seharusnya dibagikan kepada siswa sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, ompreng baru diberikan setelah pukul 11.00 WIB dan dikonsumsi siswa di atas pukul 12.00 WIB.
”Harusnya omprengan dikasih jam 10, tapi baru dikasih jam 11 lebih, dan dimakan di atas jam 12. Nah, jadi ini ada kelalaian yang disengaja. Saya ulangi, ini kelalaian disengaja,” kata Sudaryono.
Dia menegaskan pihak yang terbukti lalai dapat dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian. Bahkan, jika ditemukan unsur pidana, kasus tersebut dapat diproses secara hukum.
”Aturan sudah diberikan, juklak sudah ada, cara sudah diberikan, tapi Anda lalai melaksanakannya. Ini kelalaian disengaja. Bukan hanya dicopot, dipecat. Apabila ada kelalaian disengaja dan ada unsur pidana, mohon maaf tidak bisa bantu,” tegasnya.
Daerah Tak Miliki Kewenangan
Meski kasus dugaan keracunan MBG terus terjadi di sejumlah daerah, pemerintah daerah maupun DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut karena MBG merupakan kebijakan nasional.
Program MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional dan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat.
Sudaryono pun menegaskan program MBG tidak akan dihentikan. Menurutnya, MBG merupakan program utama Presiden Prabowo Subianto yang telah dirancang sejak masa kampanye Pilpres 2024.
MBG Tender Politik Prabowo
Dia mengatakan usulan untuk menghentikan atau membubarkan program MBG bukan menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan BGN.
”MBG adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi presiden,” kata Sudaryono.
Karena itu, menurut dia, fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG agar makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
”Yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita,” ujarnya.
