catrawarta.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan tengah menangani 31 perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di 10 provinsi. Dari 31 perkara tersebut, luas areal yang terdampak mencapai 3.625 hektare.
Kemenhut dalam rilisnya, Selasa (15/9/2026), menyebutkan 22 perkara masih dalam tahap penyelidikan, tujuh perkara telah masuk tahap penyidikan, dan dua perkara telah diserahkan kepada jaksa. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai subjek hukum, mulai dari perorangan hingga korporasi dan yayasan.
Berikut sebaran perkara karhutla yang sedang ditangani Kemenhut:
- Sumatra Utara: luas terdampak 17 hektare, dua perkara, dengan subjek hukum korporasi.
- Jambi: luas terdampak 94 hektare, tiga perkara, dengan subjek hukum perorangan.
- Kalimantan Barat: luas terdampak 69 hektare, empat perkara, melibatkan korporasi, yayasan, dan perorangan.
- Kalimantan Selatan: luas terdampak 843 hektare, tiga perkara, dengan subjek hukum korporasi.
- Jawa Barat: luas terdampak 6 hektare, satu perkara, dengan subjek hukum perorangan.
- Riau: luas terdampak 30 hektare, tiga perkara, dengan subjek hukum perorangan.
- Sumatra Selatan: luas terdampak 558 hektare, tiga perkara, melibatkan perorangan dan korporasi.
- Kalimantan Tengah: luas terdampak 1.110 hektare, enam perkara, melibatkan korporasi dan perorangan.
- Kalimantan Timur: luas terdampak 394 hektare, lima perkara, melibatkan korporasi dan perorangan.
- Jawa Timur: luas terdampak 504 hektare, satu perkara, dengan subjek hukum perorangan.
PBPH Terancam Sanksi Pembekuan Perizinan
Selain proses hukum terhadap perkara karhutla, Kemenhut menegaskan akan memberikan sanksi administratif kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak melaksanakan perlindungan dan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya.
Penerapan sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya Pasal 282 huruf c, Pasal 285 ayat (1) huruf b, dan Pasal 286.
Menteri Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha, baik secara sendiri maupun bersama dengan sanksi lainnya berupa teguran, denda, atau pencabutan izin usaha.
Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan
Sebelum sanksi dijatuhkan, Kemenhut terlebih dahulu melakukan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran dan PBPH terbukti tidak melaksanakan perlindungan dan/atau upaya pencegahan kebakaran hutan, Menteri Kehutanan dapat menetapkan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
Pembekuan izin berdampak pada penghentian sementara seluruh kegiatan usaha. Pemegang PBPH juga tidak dapat menjalankan rencana kerja dan produksi maupun melakukan peredaran hasil hutan.
Selain itu, pemegang izin yang dikenai pembekuan tidak dapat mengajukan perubahan atau perpanjangan izin. Sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi.
Kemenhut menyatakan sanksi pembekuan baru dapat dicabut setelah PBPH memenuhi sejumlah kewajiban, antara lain melaksanakan perlindungan dan upaya pencegahan kebakaran, menjalankan perintah pembenahan, menyampaikan laporan secara lengkap, serta tidak terbukti melakukan pelanggaran serupa.
