catrawarta.com - Langkah tegas diambil pimpinan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dengan menonaktifkan seorang dosen dari seluruh tugas dan aktivitas akademik sejak Senin, 21 September 2026.
Penonaktifan ini dilakukan secara institusional usai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) menyelesaikan pemeriksaan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen dan mahasiswa di kampus tersebut.
Ketua Humas ISI Yogyakarta, Daru Tunggul Aji, menyampaikan bahwa penanganan perkara ini berfokus penuh pada perlindungan, keselamatan, dan pemulihan korban.
“Setiap laporan yang masuk, kami tindaklanjuti secara serius. Dalam kasus ini, Satgas bekerja intensif sejak laporan diterima, melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, dan terlapor, hingga kemudian menyusun kesimpulan serta rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan,” ujar Daru dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Korban Laporkan Pelaku
Perjalanan kasus ini bermula pada 18 Agustus 2026 saat beberapa mahasiswa korban dengan didampingi dosen mendatangi Satgas PPKPT untuk melaporkan kejadian yang dialami. Berkas aduan tersebut diperkuat melalui penyampaian laporan tertulis pada 20 Agustus 2026, yang kemudian menjadi dasar resmi bagi Satgas untuk menggali keterangan dari saksi, korban, maupun terduga pelaku.
Rangkaian pemeriksaan intensif tersebut tuntas dilaksanakan pada 10 September 2026. Berdasarkan rekomendasi dan kesimpulan akhir tim Satgas, pimpinan ISI Yogyakarta langsung mengeksekusi sanksi penonaktifan terhadap dosen bersangkutan.
Daru mengungkapkan bahwa kecepatan dan ketepatan alur pemeriksaan ini tidak terlepas dari kelengkapan informasi yang disampaikan para pelapor sejak awal mula proses.
“Begitu laporan resmi diterima Satgas, proses berjalan. Semakin lengkap kronologi, bukti pendukung, dan informasi mengenai saksi yang disampaikan, semakin cepat Satgas dapat melakukan verifikasi dan pemeriksaan secara tepat. Karena itu, kami mendorong siapa pun yang mengalami atau mengetahui adanya kekerasan untuk tidak takut melapor,” kata Daru.
Kampus Tak Toleransi
Dia juga menegaskan bahwa faktor kehati-hatian tetap menjadi landasan utama Satgas dalam menguji seluruh keterangan agar keputusan yang diambil pimpinan berdasar secara hukum dan faktual.
Melalui rilis resminya, ISI Yogyakarta menegaskan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi. Pihak kampus menjamin pemenuhan hak korban, mulai dari pendampingan psikologis, jaminan keberlanjutan pendidikan, hingga perlindungan penuh dari intimidasi maupun ancaman pembalasan.
Kampus juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan identitas korban serta menegaskan tak akan membiarkan alasan reputasi institusi menghalangi penegakan keadilan.
