catrawarta.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menguasai sekitar 300 hektare kawasan hutan yang terindikasi dirambah di Hutan Produksi (HP) Teramang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.
Kawasan tersebut merupakan bagian dari Bentang Alam Seblat yang menjadi habitat penting Gajah Sumatra serta satwa liar lainnya.
Dalam operasi yang berlangsung pada 10-16 September 2026, tim gabungan memusnahkan 627 batang kelapa sawit dan merobohkan 22 pondok kerja yang berada di dalam kawasan hutan. Tim juga memasang 11 papan larangan sebagai penanda kawasan.
Dalam operasi tersebut, tim menemukan ranjau serta bahan yang diduga mengandung zat kimia berbahaya di jalur yang menjadi lintasan Gajah Sumatra.
Temuan tersebut masih didalami untuk mengidentifikasi pihak yang memasang serta mengetahui tujuan penggunaannya. Pembersihan juga dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap satwa liar yang melintas di kawasan tersebut.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan penguasaan kembali kawasan hutan di Bentang Alam Seblat tidak cukup dilakukan melalui operasi penertiban.
“Seblat tidak cukup ditertibkan sekali. Kawasan yang sudah dikuasai kembali harus dijaga agar tidak kembali dirambah, pihak yang mengambil keuntungan dari penguasaan kawasan secara ilegal harus ditelusuri, dan habitat yang rusak harus dipulihkan,” kata Dwi Januanto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, perlindungan ruang jelajah menjadi bagian penting dalam menjaga populasi Gajah Sumatra.
“Gajah Sumatra membutuhkan ruang jelajah yang aman, bukan hutan yang terus terfragmentasi oleh kebun ilegal dan berbagai ancaman terhadap keselamatannya,” ujarnya.
Dwi menambahkan, penguasaan kembali kawasan harus dilanjutkan dengan pengamanan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
“Penegakan hukum harus berjalan bersama pemulihan ekosistem agar kawasan yang kita selamatkan benar-benar kembali berfungsi sebagai hutan dan ruang hidup satwa liar, sekaligus memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Telusuri Pihak yang Kuasai Kawasan
Operasi penertiban melibatkan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Polri, serta TNI.
Selain melakukan penertiban fisik, tim mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menguasai atau melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan.
Pengumpulan bahan dan keterangan masih dilakukan untuk mengetahui pola penguasaan kawasan serta menentukan langkah penegakan hukum berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatra, Hari Novianto, mengatakan penguasaan kembali kawasan bukan menjadi akhir dari operasi.
“Setelah kawasan dikuasai kembali, kami harus memastikan areal tersebut tidak kembali dirambah. Kami juga sedang mengidentifikasi pihak-pihak yang menguasai dan melakukan aktivitas di dalam kawasan,” kata Hari.
Terkait temuan ranjau dan bahan yang diduga berbahaya, pihaknya masih melakukan pendalaman.
“Temuan ranjau dan bahan yang diduga berbahaya pada jalur lintasan gajah turut kami dalami, termasuk siapa yang memasang dan untuk tujuan apa. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya akan kami kembangkan berdasarkan fakta dan alat bukti,” ujarnya.
Operasi Berlanjut Sejak 2025
Penertiban di HP Teramang merupakan bagian dari Operasi Gabungan Merah Putih Bentang Alam Seblat yang dilakukan Kementerian Kehutanan secara berkelanjutan sejak 2025.
Pada operasi 2025, tim gabungan menguasai kembali sekitar 8.200 hektare kawasan hutan yang terindikasi dirambah. Dalam operasi tersebut, sebanyak 24.100 batang kelapa sawit dimusnahkan, 186 pondok kerja dirobohkan, tujuh jembatan diputus, dan 81 papan larangan dipasang.
Tim juga mengamankan alat berat serta berbagai peralatan yang diduga digunakan dalam aktivitas perambahan.
Pada 2026, operasi dilanjutkan di sejumlah kawasan yang masih menghadapi tekanan, termasuk HP Teramang.
Bentang Alam Seblat menjadi salah satu fokus pengamanan dan pemulihan karena merupakan habitat penting bagi satwa liar dilindungi, termasuk Gajah Sumatra dan Harimau Sumatra.
Perambahan dan pembukaan kebun di dalam kawasan hutan dinilai tidak hanya mengurangi tutupan hutan, tetapi juga dapat mempersempit dan memutus konektivitas ruang jelajah satwa.
Kemenhut menyatakan penertiban akan dilanjutkan dengan pengamanan kawasan, penelusuran pihak yang terlibat, serta pemulihan ekosistem agar kawasan hutan yang telah dikuasai kembali tidak kembali mengalami perambahan.
