catrawarta.com - DIgitalisasi penuh bakal berlaku di Kementerian Hukum Republik Indonesia (RI). Sebagaimana yang diungkap Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, konsep digitalisasi ini akan berlaku pada sekitar 470 jenis layanan publik di Kemenkum mulai 1 Oktober 2026.
Diungkapnya, hal ini merupakan wujud efisiensi yang diterapkan Kemenkum untuk menekan biaya operasional, salah satunya soal penggunaan kertas di setiap proses pelayanan.
”Ini merupakan bentuk efisiensi termasuk memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di Kementerian Hukum,” ujar Supratman dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/9/2026).
Kemenkum Tak Menerima Dokumen Fisik
Supratman juga menegaskan, kebijakan digitalisasi secara penuh ini juga mempertegas alur kerja seluruh jajarannya terhadap pelayanan publik. Di masa mendatang, setiap pegawai dilarang untuk menerima pengajuan layanan publik ataupun dokumen fisik seperti kertas.
”Ke depan, seluruh produk layanan, termasuk surat keputusan akan diterbitkan dan diserahkan dalam bentuk format digital,” imbuh Supratman.
Soal paperless, Supratman menyebut jika hal ini sebenarnya juga telah dilakukan dalam proses operasional Kemenkum seperti penyediaan dokumen rancangan hingga sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, digitalisasi dan fenomena paperless ini membuat penggunaan anggaran menjadi kian efisien dan menjauhkan pekerja dari praktik-praktik korupsi.
”Tentunya ini satu-satunya jalan untuk memangkas efisiensi, menghemat anggaran, dan menghindari praktik-praktik koruptif adalah dengan digitalisasi layanan publik,” sambungnya.
Bisa Pantau Kinerja Pegawai
Lebih jauh, transformasi digital dalam tubuh Kemenkum ini diakuinya terinspirasi dari industri perbankan yang kini telah menggunakan layanan daring berupa mobile banking.
Praktik digitalisasi ini disebutnya juga memiliki keunggulan lain yang tak kalah penting, yakni pemantauan terhadap kinerja para pegawai secara real time. Dengan memanfaatkan digitalisasi, Kemenkum dapat secara langsung melakukan pengawasan kinerja dari berbagai lini.
”Melalui digitalisasi, sebanyak 8 ribu pegawai Kementerian Hukum dapat terpantau kinterjanya setiap hari, siapa yang bekerja dań siapa yang tilak. Kami mendorong pemerintah daerah, termasuk Pemkot Palu, untuk terus melangkah menuju pemerintahan digital tau e-government,” tandas Supratman.
