catrawarta.com - Profesi penulis di Indonesia kini berada di persimpangan jalan akibat pesatnya penetrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja kreatif.
Untuk menjamin keberlanjutan profesi ini, negara didesak hadir memberikan pengakuan resmi serta memfasilitasi pembentukan wadah advokasi tunggal yang kuat setara dengan organisasi advokat atau kedokteran.
Pandangan tersebut ditegaskan oleh jurnalis dan penulis senior, Dr Nasir Tamara, dalam podcast bersama penulis catrawarta.com, Wahjudi Djaja di Ndalem Natan Kotagede, Minggu (27/9).
Nasir mengungkapkan bahwa meskipun profesi penulis kini telah masuk dalam Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi dan hak cipta para penulis masih sangat lemah dibandingkan dengan profesi hukum atau medis.
”Profesi penulis harus diperjuangkan, tidak bisa datang begitu saja dari langit. Lihat saja profesi advokat atau dokter, mereka memiliki organisasi yang sangat kuat dan pintar memperjuangkan kepentingan anggotanya sehingga profesi mereka terproteksi. Penulis Indonesia, baik penulis fiksi, nonfiksi, maupun penyair, harus bersatu dalam sebuah wadah advokasi seperti PEN Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak ekonomi dan hukum mereka,” kata Nasir Tamara.
Tradisi Literasi Tak Boleh Putus
Saksi sejarah Revolusi Iran 1979 dan penulis buku Revolusi Iran: Dari Tumbangnya Shah Iran Hingga Perang Melawan AS ini menyoroti bahwa Republik Indonesia pada dasarnya didirikan oleh para intelektual dan penulis besar seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Menurutnya, tradisi literasi dan pemikiran intelektual tidak boleh terputus atau tergilas oleh kebiasaan serba instan di era digital.
Nasir juga menanggapi komitmen pemerintah dalam merangkul para pakar dan akademisi untuk memperkuat kebijakan publik.
Dia menilai tulisan ilmiah dan buku karya pakar harus menjadi acuan utama dalam tata kelola pemerintahan dari tingkat teratas hingga tingkat daerah. Selain itu, pendorongan karya-karya sastra dan nonfiksi ke dalam bahasa asing menjadi kunci penting untuk menaikkan posisi diplomasi kebudayaan Indonesia di tingkat internasional, termasuk dalam perebutan pemikiran global seperti Hadiah Nobel Sastra.
Di sisi lain, Nasir meminta para pemangku kebijakan untuk lebih banyak mendengarkan dan memberi ruang kreatif bagi Generasi Z (Gen Z) yang hidup di tengah disrupsi teknologi dan kontradiksi demokrasi.
”Generasi Z ini adalah digital natives yang memiliki potensi besar, sifat religius, serta pemikiran yang kritis. Mereka sering kali frustrasi melihat ketidaksesuaian antara idealisme demokrasi dan kenyataan di lapangan. Tugas kita dan pemerintah adalah merangkul, memberi ruang bagi mereka untuk mengatur dirinya sendiri, serta mendengarkan aspirasi mereka, bukan lagi mendominasi atau mendikte,” tutur Nasir.
