catrawarta.com - Maraknya praktik tindak pidana korupsi yang terus menggerogoti Indonesia dinilai bukan lagi disebabkan oleh minimnya regulasi hukum, melainkan akibat krisis keteladanan dan ketegangan moral dari para pemegang kekuasaan.
Penilaian tajam tersebut disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Prof Mahfud MD, saat menyampaikan kuliah umum bertajuk Point of View: Pancasila dan Relasi Agama-Negara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin (28/9/2026).
Agenda akademis yang diselenggarakan oleh Program Doktor Politik Islam UMY bekerja sama dengan Jaringan GUSDURian serta dipandu oleh Inayah Wahid tersebut menyoroti rapuhnya kepemimpinan nasional dalam memberantas korupsi.
Dalam paparannya, Mahfud menyoroti perdebatan mendasar mengenai mana yang harus diprioritaskan untuk dibenahi terlebih dahulu antara tatanan institusi atau kualitas figur pemimpin.
“Keduanya harus dibenahi. Institusi yang bagus pun akan percuma kalau orang yang menjalankannya tidak baik,” ujar Mahfud tegas di hadapan seluruh peserta kuliah umum.
Maraknya Kejahatan Anggaran
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut mengingatkan bahwa konstitusi UUD 1945 sebenarnya telah berulang kali mengalami amandemen demi menyempurnakan sistem dan memperkuat institusi penegak hukum, khususnya dalam menangkal praktik korupsi.
Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan fenomena kejahatan anggaran yang semakin masif dan meluas. Mahfud menilai, penegakan hukum kerap berjalan tumpul ke atas karena pemimpin tidak berani mengambil sikap tegas tanpa pilih kasih.
”Kalau berbicara aturan, kita sudah punya semuanya. Maka dari itu, korupsi banyak terjadi karena pemimpinnya tidak tegas dan pandang bulu. Karena itu, saya percaya bahwa kuncinya ada pada kepemimpinan. Saya tidak punya teori lain,” tegas Mahfud mengkritik ketiadaan taji kepemimpinan dalam memberantas rasuah.
Kepemimpinan Bermoral dan Berintegritas
Lebih lanjut, Mahfud menerangkan bahwa kriteria utama kepemimpinan yang berintegritas wajib berlandaskan pada moralitas tinggi, kejujuran, serta asas keteladanan yang sejalan dengan nilai-nilai luhur keislaman sebagaimana diusung oleh organisasi seperti Muhammadiyah dan Jaringan GUSDURian.
Menurutnya, seorang pejabat publik kehilangan legitimasi moral untuk menertibkan bawahannya jika dirinya sendiri terindikasi melakukan penyimpangan.
”Bagaimana kita bisa meminta orang untuk tidak korupsi kalau pemimpinnya sendiri korupsi? Bagaimana menyuruh orang untuk lurus kalau diri sendiri tidak lurus? Moralitas itulah yang terpenting, dan moralitas itu harus tercermin pada diri pemimpin,” kata Mahfud menambahkan.
Hukum Tindak Pidana Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud turut meluruskan pemahaman publik terkait wacana hukuman fisik seperti potong tangan bagi koruptor.
Dia menerangkan bahwa konstruksi hukum tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan delik pencurian pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana ajaran Islam tidak merumuskan dalil sanksi eksplisit untuk penyelewengan uang negara.
Sanksi pidana korupsi dalam ranah hukum modern merupakan produk ijtihad yang kemudian dirumuskan secara formal ke dalam undang-undang.
Mengakhiri orasinya, Mahfud menyimpulkan bahwa agenda pembenahan bangsa tidak akan pernah berhasil jika hanya bertumpu pada lembaran regulasi tertulis.
Keberanian, ketegasan, integritas, dan keteladanan nyata dari para pemimpin menjadi syarat mutlak untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan bebas dari korupsi.
