catrawarta.com - Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dijadwalkan mengunjungi Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti perbedaan temuan antara hasil inspeksi Ombudsman RI dan pemeriksaan langsung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan, pihaknya akan mengawal pemeriksaan internal dan penanganan kasus tersebut agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurut Dewi, temuan di Lapas Cibinong tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga menyangkut integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
“Temuan di Lapas Cibinong bukan sekadar persoalan fasilitas. Ini adalah persoalan integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada keadilan. Kami di Komisi XIII akan memastikan bahwa proses hukum dan pemeriksaan internal berjalan tanpa tebang pilih,” kata Dewi, Senin (29/9/2026).
Tak Boleh Fasilitas Istimewa
Ia menegaskan, tidak boleh ada praktik pemberian fasilitas istimewa yang bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan.
Komisi XIII DPR RI juga mendorong pembenahan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan barang milik negara (BMN), serta penegakan disiplin di seluruh jajaran pemasyarakatan.
“Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmennya mendorong reformasi tata kelola pemasyarakatan untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang bersih, manusiawi, dan berkeadilan,” ujar Dewi.
Bangunan Segera Dibongkar
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Irjen Mashudi, menyatakan akan membongkar 13 bangunan rumah dinas di Lapas Cibinong yang berada di bantaran Sungai Ciliwung.
Rencana pembongkaran tersebut menyusul temuan fasilitas mewah di lapas itu oleh Ombudsman RI. Berdasarkan hasil penelusuran, 13 bangunan tersebut belum tercatat sebagai BMN.
Mashudi menjelaskan, saat ini pihaknya masih mendalami aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan bangunan tersebut.
“Terhadap 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dan belum tercatat dalam SIMAK BMN, saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap aspek administrasi, status aset, dan pemanfaatan,” kata Mashudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI.
Bantaran Sungai Ciliwung
Ia mengungkapkan, terdapat 16 unit bangunan yang digunakan sebagai mes pegawai Lapas Cibinong. Namun, dari jumlah tersebut, hanya tiga unit yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
“Terkait rumah dinas mes pegawai, terdapat 16 unit terdiri atas tiga unit yang tercatat dalam SIMAK BMN dan 13 berada di bantaran Sungai Ciliwung,” ujarnya.
Rencana kunjungan Komisi XIII DPR RI dan Ditjenpas ke Lapas Cibinong diharapkan dapat memperjelas perbedaan hasil pemeriksaan sekaligus menindaklanjuti temuan terkait fasilitas dan pengelolaan aset di lingkungan lapas tersebut.
