catrawarta.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso memenangkan perkara kasasi di Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa melawan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait mutasi dan pemberhentiannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
MA melalui Putusan Nomor 464 K/TUN/2026 yang diputus pada 7 September 2026 mengabulkan permohonan kasasi Piprim. MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan menyatakan keputusan terkait mutasi serta pemberhentian Piprim tidak sah, Senin (5/10/2026).
Perkara tersebut bermula ketika Kementerian Kesehatan menerbitkan surat keputusan (SK) yang memindahkan Piprim dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RSUP Fatmawati.
Piprim menolak mutasi tersebut karena menilai keputusan itu tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan transparansi dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
Tidak Menjalankan Tugas
Penolakan tersebut kemudian berujung pada sanksi disiplin. Karena tidak menjalankan tugas di tempat yang ditentukan dalam SK mutasi, Piprim dijatuhi hukuman disiplin berat dan diberhentikan dari statusnya sebagai PNS.
Piprim kemudian menggugat keputusan tersebut ke PTUN Jakarta.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara itu terdaftar dengan Nomor 238/G/2025/PTUN.JKT. Piprim tercatat sebagai penggugat, sedangkan Menteri Kesehatan sebagai tergugat.
Permohonan Kasasi Dikabulkan
Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta dalam putusannya pada 9 Desember 2025 menyatakan gugatan Piprim tidak dapat diterima.
Piprim kemudian mengajukan kasasi. Dalam data SIPP PTUN Jakarta, permohonan kasasi tersebut tercatat diajukan pada 13 Maret 2026.
MA selanjutnya mengabulkan permohonan kasasi Piprim melalui putusan yang dibacakan pada 7 September 2026.
Berawal dari Polemik Kolegium Kedokteran
Sengketa antara Piprim dan Kemenkes tidak terlepas dari perbedaan pandangan mengenai tata kelola kolegium kedokteran setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Piprim sebelumnya menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menempatkan kolegium di bawah Kementerian Kesehatan. Menurut dokter spesialis jantung anak itu, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi independensi keilmuan dalam pendidikan dan pengembangan profesi kedokteran.
“Mekanisme pemilihan kolegium seharusnya melalui kongres organisasi, bukan penunjukan atau voting terbuka di bawah kementerian,” kata Piprim dalam salah satu unggahan videonya.
Sementara itu, Kemenkes menyatakan perubahan tata kelola kolegium diperlukan untuk mempercepat pemerataan dokter spesialis sekaligus memastikan standar pelayanan kesehatan dapat dikendalikan secara lebih baik.
Sikap Kritis dan Dimutasi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga pernah menjelaskan bahwa sistem baru memberikan kesempatan lebih luas kepada dokter untuk menentukan perwakilan mereka, tidak hanya ditentukan oleh kelompok senior.
Dalam perkembangannya, Piprim mengaitkan persoalan mutasi dan pemberhentiannya dengan sikap kritis yang disampaikannya terkait kebijakan kolegium. Namun, sengketa yang diperiksa PTUN berfokus pada keabsahan keputusan administrasi terkait mutasi dan pemberhentiannya sebagai PNS.
Dengan dikabulkannya kasasi oleh MA, perkara tersebut berbalik dari putusan PTUN Jakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan Piprim tidak dapat diterima.
