catrawarta.com - Operasi Pekat Candi 2026 yang digelar Polresta Banyumas di sebuah hotel wilayah Purwokerto Timur membuka ironi sosial di bulan Ramadhan. Tiga mucikari ditetapkan sebagai tersangka, lima pekerja seks komersial diamankan, dan praktik tersebut diduga melibatkan anak. Ratusan alat kontrasepsi, uang tunai, serta sejumlah telepon genggam menjadi barang bukti. Peristiwa ini bukan sekadar kasus pidana, melainkan cermin persoalan sosial yang lebih dalam.
Ramadhan selama ini dipahami sebagai momentum pengendalian diri dan penguatan nilai spiritual. Namun fakta bahwa praktik prostitusi tetap berjalan menunjukkan adanya jarak antara norma ideal dan realitas sosial. Dalam perspektif sosiologi klasik, situasi ini dapat dibaca sebagai gejala anomie, istilah yang diperkenalkan Émile Durkheim. Anomie menggambarkan kondisi ketika norma sosial kehilangan daya ikatnya sehingga individu tidak lagi merasa terikat secara moral oleh nilai kolektif.
Bulan suci menghadirkan simbol moral yang kuat, tetapi simbol tidak selalu sejalan dengan struktur sosial. Ketika tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, dan ketimpangan kesempatan kerja tetap menghimpit, sebagian orang mencari jalan pintas. Teori strain dari Robert K. Merton menjelaskan bahwa dalam situasi ketegangan antara tujuan material dan keterbatasan sarana yang sah, individu dapat memilih cara menyimpang sebagai bentuk “inovasi”. Prostitusi dalam konteks ini bukan semata pilihan moral, tetapi respons terhadap tekanan struktural.
Perlindungan Sosial Gagal
Namun persoalan menjadi jauh lebih serius ketika praktik tersebut diduga melibatkan anak. Di titik ini, kasus bergeser dari isu moralitas menjadi persoalan eksploitasi dan relasi kuasa. Anak berada dalam posisi paling rentan dalam struktur sosial. Ketika tubuh anak menjadi komoditas, itu menandakan kegagalan sistem perlindungan sosial—baik keluarga, komunitas, maupun negara.
Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana prostitusi bekerja sebagai bagian dari ekonomi bayangan (shadow economy). Ia tidak bergantung pada musim atau momentum keagamaan. Selama ada permintaan, jaringan akan beroperasi secara tersembunyi, memanfaatkan ruang formal seperti hotel atau komunikasi digital. Fakta ditemukannya ratusan alat kontrasepsi menunjukkan praktik tersebut bukan insidental, melainkan terorganisir.
Dari sudut pandang kontrol sosial, ada dua mekanisme yang bekerja di masyarakat: kontrol informal (nilai agama, norma, rasa malu) dan kontrol formal (hukum dan aparat). Laporan warga yang memicu patroli menunjukkan kontrol formal masih berjalan. Namun keberlangsungan praktik tersebut menandakan kontrol informal mengalami pelemahan. Nilai religius mungkin kuat secara simbolik, tetapi tidak otomatis efektif tanpa dukungan kondisi sosial-ekonomi yang sehat.
Karena itu, menyederhanakan kasus ini sebagai “kemerosotan moral di bulan suci” justru menutup akar masalah. Yang terjadi lebih tepat disebut sebagai krisis integrasi sosial—ketika norma, struktur ekonomi, dan perlindungan hukum tidak sepenuhnya selaras. Ramadhan menjadi latar, tetapi bukan penyebab.
Perlu Disertai Tanggung Jawab Struktural
Penegakan hukum melalui Operasi Pekat tetap penting sebagai efek jera dan perlindungan korban. Namun pendekatan represif tidak cukup. Pencegahan harus menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi perempuan dan remaja, penguatan literasi digital, pengawasan berbasis komunitas, serta kerja sama pelaku usaha perhotelan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Kasus di Purwokerto ini adalah pengingat bahwa kesalehan simbolik perlu disertai tanggung jawab struktural. Ramadhan semestinya bukan hanya momentum ibadah individual, tetapi juga refleksi sosial. Jika praktik eksploitasi masih berlangsung di tengah suasana religius, maka yang perlu dibenahi bukan sekadar perilaku individu, melainkan fondasi sosial yang memungkinkan praktik itu tumbuh.
Pertanyaan mendasarnya bukan lagi mengapa prostitusi terjadi di bulan Ramadhan, melainkan bagaimana membangun sistem sosial yang lebih adil, melindungi yang rentan, dan memperkuat kembali daya ikat nilai bersama dalam kehidupan publik.
