catrawarta.com - Pemerintah berusaha menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026. Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem memerlukan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Mungkinkah target tercapai?
Menjawab target tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menyusun dan mempublikasikan Blueprint Desain Kelembagaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan yang berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pakar pembangunan sosial, Nurhadi PhD memaparkan cetak biru bertujuan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia pada tahun 2026. Salah satu strategi, fokus pada pengalihan pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan sosial.
”Pemberian bansos secara terus menerus tanpa adanya pemberdayaan justru melanggengkan kemiskinan struktural,” tandasnya.
Tak Cukup Cetak Biru
Menurut Nurhadi, penerbitan cetak biru menjadi indikasi Inpres tersebut berjalan dan ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga, kementerian maupun badan di pemerintahan. Namun demikian, menerbitkan cetak biru saja tak cukup, perlu komitmen politik dan administratif dari pelaksana pembangunan agar berjalan secara sungguh-sungguh.
Ia mengapresiasi adanya pergeseran paradigma dasar dari yang sifatnya administrative delivery ke outcome based orchestration. Semangat bagus, karena sebelumnya strategi pengentasan kemiskinan cenderung fokus pada penyaluran bantuan sosial, kepatuhan administratif lintas kementerian, serapan anggaran, dan output program.
”Perlu orkestrasi melalui kerja sama berbagai pihak dalam satu kerangka dan saling mendukung. Orkestrasi pun berarti harus ada outcome yang terukur, intervensi saling melengkapi, juga monitoring lintas sektor berbasis dampak,” sarannya.
Mandiri dan Keluar dari Kemiskinan
Nurhadi berpendapat keberadaan blueprint menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Jika dulu keberhasilan dinilai dari jumlah bantuan tersalurkan, jumlah penerima manfaat, dan ketepatan laporan administratif, sekarang fokusnya beralih menjadi berapa keluarga benar-benar keluar dari kemiskinan, tidak kembali jatuh ke kemiskinan. Kecuali itu, mencapai kemandirian ekonomi.
Ia memberi masukan, agar dapat berjalan dengan baik, indikator outcome lintas sektor harus disepakati bersama. Hal ini karena ukuran graduasi dapat bervariasi antar lembaga dan program yang satu dan lainnya.
”Karena itu, perlu reformasi sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil, karena orkestrasi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang tidak kalah penting, integrasi data yang memungkinkan pelacakan keluarga secara dinamis,” tegasnya.
