CATRAWARTA
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Menakar Ulang Ambang Batas Parlemen, Stabilitas atau Reduksi Suara Rakyat?

Penulis: Giffari Ighfirlana 4 Mar 2026 3 menit baca
Diperbarui Maret 4, 2026
Membahas lagi ambang batas parlemen (Frepik)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Tiga tahun menjelang Pemilu 2029, wacana ambang batas parlemen kembali menyeruak ke ruang publik. Isu ini seakan menjadi ritual politik setiap kali revisi Undang-Undang Pemilu dibicarakan. Belum ada draf final, tetapi perdebatan sudah mengeras.

Di tengah dinamika itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) kembali mengusulkan agar parliamentary threshold (PT)  atau ambang batas parlemen dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen. Ketua Umum Surya Paloh dan Wakil Ketua Umum Saan Mustopa secara konsisten menyuarakan angka tersebut sebagai bagian dari revisi UU Pemilu.

Namun, usulan itu tidak berdiri di ruang hampa. Sejumlah partai lain memilih bertahan pada angka 4 persen, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 yang menyatakan ambang batas 4 persen masih konstitusional hingga Pemilu 2029.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Pernikahan Gusti Sura dan Adimas Rosdian November 2026, Padukan Adat Mangkunegaran dan Tradisi Katolik? →
  2. Warta Cuaca Ekstrem Mengintai Jabodetabek 10-11 Oktober, BMKG Ungkap Wilayah Terdampak →
  3. Warta Tiga Kakak Beradik Meninggal Ditabrak Truk Saat Pastikan Sekolah Libur akibat Kabut Asap Karhutla →
  4. Warta Yusril: Silahkan Polisi hingga KPK Usut Klaster Mewah Lapas Cibinong →
  5. Warta Rocky Gerung Singgung Posisi Wantimpres Saat Komentari Polemik Ijazah Gibran →

Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks apakah ambang batas parlemen memang instrumen efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan, atau justru mekanisme yang berpotensi menggerus suara rakyat?

Politik Penyederhanaan dan Ilusi Stabilitas

Sejak diberlakukan, parliamentary threshold kerap dipandang sebagai alat penyederhanaan sistem kepartaian. Argumennya sederhana, semakin sedikit partai di parlemen, semakin mudah membangun koalisi pemerintahan.

Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menawarkan perspektif berbeda. Dalam sebuah seminar di Jakarta, ia menegaskan, threshold adalah pilihan politik terbuka dalam demokrasi.

“Stabilitas pemerintahan tidak otomatis ditentukan oleh ambang batas parlemen. Kompromi politiklah yang menjamin stabilitas,” ujarnya, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (4/3/2026)

Pandangan ini menggeser perdebatan dari sekadar angka menuju substansi, apakah fragmentasi parlemen benar-benar ancaman atau justru bagian alami dari demokrasi yang plural?

Secara empiris, stabilitas kabinet di Indonesia pascareformasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah partai di DPR, melainkan oleh konfigurasi koalisi dan negosiasi politik di antara elite. Artinya, menaikkan PT belum tentu menyederhanakan dinamika kekuasaan.

Putusan MK dan Tuntutan Rasionalitas

Persoalan semakin menarik setelah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu ke MK. Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tertanggal 29 Februari 2024, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas yang memadai dalam penetapan angka 4 persen.

Mahkamah tidak serta-merta membatalkan angka tersebut, tetapi meminta pembentuk undang-undang untuk meninjau ulang sebelum Pemilu 2029.

Putusan ini membuka ruang debat yang lebih luas, jika 4 persen dianggap belum memiliki justifikasi rasional yang kuat, apakah menaikkannya menjadi 7 persen memiliki dasar yang lebih solid?

Di sisi lain, Ketua Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Oesman Sapta Odang (Oso)  mengkritik penerapan ambang batas yang dinilai berpotensi menghilangkan jutaan suara rakyat.

Dalam setiap pemilu legislatif, partai-partai yang tidak lolos threshold tetap menyumbang persentase suara yang tidak kecil. Suara tersebut pada akhirnya tidak terkonversi menjadi kursi.

Pertanyaannya, apakah demokrasi prosedural dapat membenarkan hilangnya representasi suara dalam skala besar?

Di negara dengan tingkat pluralitas tinggi seperti Indonesia, threshold kerap dipandang sebagai pedang bermata dua. Ia dapat memperkuat efektivitas parlemen, tetapi juga berpotensi mengurangi inklusivitas politik.

2026 Awal Babak Baru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse menyebut revisi UU Pemilu akan mulai bergulir pada 2026 setelah masuk Program Legislasi Nasional. Artinya, perdebatan yang kini mengemuka baru tahap awal.

Dalam tiga tahun ke depan, tarik-menarik kepentingan antarpartai sangat mungkin menguat, terutama menjelang konsolidasi koalisi Pemilu 2029.

Ambang batas parlemen bukan sekadar angka statistik. Ia adalah refleksi dari pilihan desain demokrasi. Apakah Indonesia ingin sistem multipartai yang inklusif atau sistem yang lebih terkonsolidasi dengan risiko penyempitan representasi? Kita tunggu pascarevisi UU Pemilu yang baru.

Tags:
#Ambang Batas #dpr ri #Parlemen #Revisi UU Pemilu
PenulisGiffari Ighfirlana
Alumnus Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Prabowo Lantik Pratikno sebagai Kepala Wantimpres, Rocky Gerung Jadi Anggota

Siswantini Suryandari • 2 Okt 2026
Warta

Denny Indrayana: KPU Korbankan Independensi demi Loloskan Gibran

Siswantini Suryandari • 6 Okt 2026
Warta

Bupati Gowa Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Izin dan TPPU

Siswantini Suryandari • 30 Sep 2026
Warta

Jokowi Hormati Putusan MK soal Syarat Pendidikan Gibran

Siswantini Suryandari • 8 Okt 2026
Warta

Tiga Kakak Beradik Meninggal Ditabrak Truk Saat Pastikan Sekolah Libur akibat Kabut Asap Karhutla

Wiwit • 10 Okt 2026
Warta

Cuaca Ekstrem Mengintai Jabodetabek 10-11 Oktober, BMKG Ungkap Wilayah Terdampak

Wiwit • 10 Okt 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Two men balance on a pile of branches in a smoke filled forest one wearing a uniform and face mask the other in a brown shirt nearby
Warta

Palangka Raya Perpanjang Status Darurat, Warga Luapkan Keluh Kesah Hadapi Kabut Asap Karhutla

Wiwit • 10 Okt 2026
Two story brick house with white and blue accents turquoise balcony railing and arched windows
Warta

BGN Tegaskan Bangunan Tempat Penemuan Mayat Terborgol di Kendal Bukan Dapur MBG

Wiwit • 10 Okt 2026
Kebakaran hutan dan lahan
Warta

Bendung Api Karhutla, BNPB Uji Material Realiza Anti Chamas 

Mutia • 10 Okt 2026
Ilustrasi orangutan
Warta

Orangutan Korban Karhutla di Kalbar Dipulangkan ke Habitat Alami di Batu Nyambu

Mutia • 10 Okt 2026
Gunungkidul night carnival 2026
Catra Wisata

Gunungkidul Night Carnival di Wonosari Hari Ini 10 Oktober 2026, Catat Rutenya 

Mutia • 10 Okt 2026
Untuk mencegah bertambahnya angka perceraian kantor urusan agama kua kecamatan kaliori bekerja sama dengan takmir masjid menghadirkan inovasi kurma
Warta

KUA Kaliori Buka Konsultasi Keluarga di Masjid, Tekan Angka Perceraian

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
Selama 15 tahun pilot berkostum bangau menggunakan pesawat ultraringan untuk mengajari anak anak bangau amerika whooping crane bermigrasi dari wisconsin menuju florida amerika serikat
Catra Cendekia

Pulihkan Populasi, Pilot Berkostum Bangau Ajari Burung Langka Bermigrasi ke Florida

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
Sebanyak 2 762 perusahaan atau 504 persen dari total 5 476 perusahaan yang mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup proper 20242025 masih memperoleh peringkat merah
Catra Cendekia

50,4 Persen Perusahaan Peserta PROPER 2025 masih Berperingkat Merah

Siswantini Suryandari • 10 Okt 2026
0
Follow us on
Up Next: Negara Board of Peace Melanggar Perdamaian, Saatnya Indonesia Mundur
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • Youtube
  • Tiktok
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

redaksi@catrawarta.com
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network